Pemerintah Optimistis tidak Potong APBN Lagi

PEMERINTAH optimistis tidak perlu ada proyeksi pengurangan lagi dari sisi penerimaan APBN. Optimisme itu muncul setelah melihat antusiasme dan perkembangan program amnesti pajak yang signifikan menjelang periode tarif tebusan termurah berakhir.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan keyakinan itu meskipun proyeksi penerimaan dari amnesti pajak itu baru merupakan prediksi dan belum dilakukan perhitungan secara presisi dampaknya seperti apa.

"Itu belum dihitung persis dampaknya, belum dibuat simulasi lebih lanjut. Tapi perkiraan kami, sepertinya penerimaan APBN tidak perlu lagi ada pengurangan lebih lanjut," terang Darmin seusai rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (26/9).

Selain itu, pemerintah pun masih optimistis akan ada peningkatan signifikan menjelang akhir periode pertama amnesti pajak ini. Sebab, berdasarkan monitoring dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi uang tebusan dan repatriasi menunjukkan peningkatan yang baik.

"Sekarang ini realisasi dari uang tebusan saja Rp53 triliun, repatriasi Rp92 triliun," tutur Darmin.

Dengan pelonjakan yang signifikan dari repatriasi dalam beberapa waktu terakhir, kata dia, pemerintah akan memastikan instrumen penampung dana siap bisa digunakan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, dari segi pasar modal, pihaknya tengah memprediksi instrumen untuk penyerapan dana repatriasi itu dan kira-kira proyeksi dana yang masuk. "Paling banyak itu ada di sektor perbankan, lalu IKNB (industri keuangan nonbank), dan pasar modal, kalau angkanya belum bisa diberitahu,” tutur Nurhaida.

Selain itu, dari pasar modal, kemungkinan dana repatriasi yang masuk pada instrumen saham sekitar Rp100 triliun. Kemudian ada obligasi, government bonds, dan corporate bonds. "Perkiraan kami untuk instrumen itu ada sekitar Rp300 triliun yang bisa masuk,” tandas Nurhaida. (X-12)