Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar. Dengan pendataan ini, diharapkan penyaluran BBM tersebut tepat sasaran.
"Kita lagi mempertajam data dulu. Lagi verifikasi. Arahnya kan mau tepat sasaran. Ini lagi diperdalam data (penerima subsidi)," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).
Dengan pembatasan tersebut, pembelian BBM dengan nilai oktan (RON) itu melalui aplikasi MyPertamina. Pendataan penerima BBM subsidi dikoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang memegang semua data pemilik kendaraan bermotor di Tanah Air. Berdasarkan data MyPertamina, pendaftar untuk pembelian pertalite mencapai lebih dari 4,6 juta kendaraan per akhir Mei 2024.
Baca juga : ESDM Minta Pertamina Jaga Kuota Solar Supaya Tak Langka
"Semua (pembelian BBM subsidi) harus terdaftar. Datanya lagi disiapkan untuk bisa dipertajam lagi," jelas Arifin.
Perihal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pada 17 Agustus 2024 mulai dilakukan pembatasan BBM bersubsidi, Menteri ESDM membantah hal tersebut. Katanya, belum dipastikan jadwal waktu rencana itu diberlakukan.
"Enggak ada pembatasan di 17 Agustus. Enggak ada yang berubah. Enggak naik juga (harga BBM subsidi)," tegasnya.
Baca juga : Pengendalian BBM Subsidi Perlu Data Akurat, Pertalite Ditenggak Orang Kaya
Pemerintah, lanjut Arifin, tengah merampungkan payung hukum pembatasan pembelian BBM subsidi yakni revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pembahasan revisi perpres itu melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.
Nanti, dari revisi perpres itu akan diturunkan peraturan menteri (permen) ESDM untuk ketentuan detail seperti penetapan kriteria penerima subsidi, semisal jenis kendaraan yang berhak membeli pertalite dan solar.
"Masih dibahas di antara tiga menteri, baru dibawa Kemenko Perekonomian. Nanti kita ajukan melalui permen supaya tepat sasaran, kendaraan jenis apa yang tepat sebagai penerima," bebernya. (Z-2)
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Upaya menjaga mutu bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus diperkuat.
Bahlil menyebut proyek kilang minyak terbesar di Indonesia itu sempat mengalami berbagai hambatan serius. Salah satunya insiden kebakaran yang membuat penyelesaiannya molor.
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyoroti capaian rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrel per hari.
Maraknya warga yang mengambil air dari lubang sinkhole di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM menurunkan tim ahli dari Badan Geologi Bandung, untuk mengkaji fenomena sinkhole di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Kabupaten Limapuluh Kota.
Kementerian ESDM mengerahkan tim pakar dari Badan Geologi Bandung untuk menelusuri penyebab munculnya fenomena tanah amblas atau sinkhole di area pertanian warga Jorong Tepi, Limapuluh Kota
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved