Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar. Dengan pendataan ini, diharapkan penyaluran BBM tersebut tepat sasaran.
"Kita lagi mempertajam data dulu. Lagi verifikasi. Arahnya kan mau tepat sasaran. Ini lagi diperdalam data (penerima subsidi)," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).
Dengan pembatasan tersebut, pembelian BBM dengan nilai oktan (RON) itu melalui aplikasi MyPertamina. Pendataan penerima BBM subsidi dikoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang memegang semua data pemilik kendaraan bermotor di Tanah Air. Berdasarkan data MyPertamina, pendaftar untuk pembelian pertalite mencapai lebih dari 4,6 juta kendaraan per akhir Mei 2024.
Baca juga : ESDM Minta Pertamina Jaga Kuota Solar Supaya Tak Langka
"Semua (pembelian BBM subsidi) harus terdaftar. Datanya lagi disiapkan untuk bisa dipertajam lagi," jelas Arifin.
Perihal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pada 17 Agustus 2024 mulai dilakukan pembatasan BBM bersubsidi, Menteri ESDM membantah hal tersebut. Katanya, belum dipastikan jadwal waktu rencana itu diberlakukan.
"Enggak ada pembatasan di 17 Agustus. Enggak ada yang berubah. Enggak naik juga (harga BBM subsidi)," tegasnya.
Baca juga : Pengendalian BBM Subsidi Perlu Data Akurat, Pertalite Ditenggak Orang Kaya
Pemerintah, lanjut Arifin, tengah merampungkan payung hukum pembatasan pembelian BBM subsidi yakni revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pembahasan revisi perpres itu melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.
Nanti, dari revisi perpres itu akan diturunkan peraturan menteri (permen) ESDM untuk ketentuan detail seperti penetapan kriteria penerima subsidi, semisal jenis kendaraan yang berhak membeli pertalite dan solar.
"Masih dibahas di antara tiga menteri, baru dibawa Kemenko Perekonomian. Nanti kita ajukan melalui permen supaya tepat sasaran, kendaraan jenis apa yang tepat sebagai penerima," bebernya. (Z-2)
Pertamina perlu memperlancar pasokan BBM untuk Aceh. Paling penting adalah jenis bahan bakar bersubsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah.
Diduga kuat terjadi praktik pengisian BBM menggunakan jeriken dalam skala besar yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni tengah malam dan subuh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana mengapresiasi pemerintah melalui Program Listrik Desa yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka Posko Nasional sektor ESDM sebagai pusat pemantauan dan koordinasi layanan energi selama arus mudik.
Kementerian ESDM memastikan pasokan energi nasional berada dalam kondisi aman dan andal untuk mendukung aktivitas masyarakat selama perayaan Lebaran 2026.
Kementerian ESDM pastikan stok BBM nasional aman & harga subsidi tetap stabil di tengah konflik Timur Tengah. Simak imbauan pemerintah agar tak panic buying.
Kementerian ESDM tawarkan 10 area potensi blok migas baru hasil studi Badan Geologi & LEMIGAS. Simak daftar wilayah, skema bagi hasil 50%, dan jadwal lelangnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved