Headline

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Wamenkeu: Deklarasi Pajak Bisa Tembus Rp4.000 Triliun

Fathia Nurul Haq
20/9/2016 18:00
Wamenkeu: Deklarasi Pajak Bisa Tembus Rp4.000 Triliun
(MI/ROMMY PUJIANTO)

WAKIL Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis jumlah penyertaan harta
atau deklarasi program Amnesti Pajak yang ditargetkan sebesar Rp4.000 triliun
dapat tercapai karena saat ini realisasinya sudah mencapai Rp1.013 triliun atau 25 persen dari target.

"Untuk deklarasi dan repatriasi sudah lebih dari Rp1.000 triliun.
Mudah-mudahan lebih optimistis dan (Rp4.000 triliun) bisa terwujud. Kita
menunggu semuanya agar 'tax amnesty' berhasil karena kami sendiri
Kementerian Keuangan membuat terobosan agar memudahkan pengusaha yang
mengikuti tax amnesty berjalan baik," kata Mardiasmo, saat memberi sambutan pada Rakornas Gabungan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (20/9).

Mardiasmo merinci pada Selasa (20/9) pukul 06.30 WIB, uang tebusan Surat Pelaporan Harta (SPH)
sudah mencapai Rp24 triliun, Surat Setoran Pajak (SPP) sebesar Rp32,1 triliun dan repatriasi Rp55,1 triliun.
Kementerian Keuangan pun optimistis penyertaan harta Amnesti Pajak akan
mencapai target dengan melonjaknya jumlah harta setiap hari sepanjang
September, terutama pada akhir pekan.

"Dari weekend pada Sabtu dan Minggu, penerimaan pajak sudah bagus sekali,
lebih dari Rp78 triliun untuk September saja. Sebelumnya masih Rp50-60
triliun. Penerimaan pajak secara keseluruhan mudah-mudahan tercapai," ujar
Mardiasmo.

Ia menjelaskan sudah lebih dari 30 pengusaha yang mengikuti program Amnesti
Pajak dan diharapkan akhir September seluruh pengusaha yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga berperan serta dalam program ini.

Adapun melalui Amnesti Pajak, pemerintah berharap penerimaan pajak pada
2017 lebih besar sehingga dapat digunakan untuk belanja modal
infrastruktur. "Kalau tax based naik nanti dimasukkan di (APBN) 2017 sehingga ada lonjakan
penerimaan (pajak). Tetapi ini untuk belanja modal infrastruktur, bukan
belanja konsumsi atau pembangunan kantor," ujar Mardiasmo. (Ant/OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya