Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEREDARAN pupuk palsu dinilai semakin masif. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI) Dwi Andreas Santosa mengimbau masyarakat mewaspadai hal itu.
"Sampai dengan saat ini tidak akan pernah hilang itu," kata Dwi dalam keterangan yang dikutip Selasa, 7 Mei 2024.
Menurut dia, kewaspadaan mesti ditingkatkan karena pupuk tersebut dapat memikat petani. Dwi mencontohkan penggerebekan pabrik pupuk di Desa Burangkeng, Setu, Bekasi. Polisi menangkap HAR dan menetapkan dia sebagai tersangka.
Baca juga : Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Kementan Terus Sosialisasikan Permentan 1/2024
Perkara tersebut diawali temuan dari masyarakat dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kepolisian menangkap tersangka dan sejumlah barang bukti, yakni lima ton kaptan (Kapur), 14 kaleng pewarna, satu unit mesin jahit, dan tiga buah nota buku/kwitansi (produksi, penjualan, dan gaji).
Polisi juga menyita beberapa dokumen penting. Antara lain, satu buku surat jalan atas nama beberapa perusahaan, berikut satu karung pupuk phospate Sp 36 dan tiga truk berisi pupuk siap edar dan satu truk berisi zat pewarna.
Dalam perkara itu, polisi membeberkan omset HAR yang mengeruk ratusan juta rupiah. Pupuk hasil buatannya dijual seharga Rp60 ribu rupiah per karung.
Harga yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Pupuk tersebut dipasarkan kepada petani kecil yang berada di wilayah Sumatera dan Lampung.
(Z-9)
Tersangka telah beroperasi selama 5 tahun dan mampu memproduksi pupuk palsu sebanyak 260 ton-400 ton pupuk ilegal.
Produksi dan penjualan pupuk cair yang diduga palsu memiliki omzet mencapai Rp100 juta per bulan.
Mentan Andi Amran Sulaimiman menonaktifkan 11 orang pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang disinyalir membantu pengadaan pupuk palsu ke petani.
YLKI mendukung penuh langkah pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi beras.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat di tahun 2024, terdapat setidaknya 144 pengaduan konsumen terhadap e-commerce.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
YLKI menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund akibat Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda.
Rini, perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.
Pemerintah seharusnya melakukan inspeksi sidak dan pengawasan post market secara berkala, bukan hanya ketika timbul suatu kasus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved