Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEBIJAKAN harga gas bumi tertentu (HGBT) diteruskan di tahun ini untuk usaha industri berkelanjutan. Namun, program pemberian harga gas murah sebesar US$6 per million british thermal unit (mmbtu) untuk tujuh sektor industri perlu dievaluasi.
Itu ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Evaluasi dilakukan lantaran serapan gas murah untuk industri masih belum optimal.
Adapun tujuh sektor penikmat HGBT saat ini ialah sektor industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.
Baca juga : Kebijakan Harga Gas Berdampak pada Pertanian
"ESDM maunya melanjutkan kebijakan ini tetapi perlu evaluasi. Gas yang dialokasikan untuk industri tidak terserap 100%," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/3).
Ia menjelaskan dalam waktu dekat evaluasi penerapan HGBT akan dilakukan Kementerian ESDM bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Keuangan. Evaluasi tersebut untuk mengukur dampak dari kebijakan tersebut karena berpengaruh pada penerimaan negara.
"Kita akan minta minggu ketiga ini duduk bersama dengan Kemenperin dan Kementerian Keuangan. Kita tidak mengurangi kuota, tetapi serapan gas HGBT tidak terserap 100% dari total alokasi," ungkap Menteri ESDM.
Ia membantah jika ada kebijakan yang mempersulit realisasi penyerapan gas murah terhadap industri. Untuk pengaturan penetapan pengguna HGBT, volume gas bumi tertentu dan penyesuaian harga gas bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri
"Enggak ada (kebijakan yang dipersulit). Harga gas masih sangat menentukan daya saing," pungkas Arifin. (Z-2)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau bupati Raja Ampat.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat dan menyebut tidak ada masalah.
Kerja sama ini mencakup sejumlah inisiatif strategis, di antaranya pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang transisi energi berkelanjutan
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan tambang.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM baru mengaku hanya akan melanjutkan program-program dan kinerja baik yang sudah dilakukan menteri sebelumnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini diduduki Arifin Tasrif akan diganti oleh Menteri BKPM Bahlil Lahadalia
Pemerintah memproyeksikan target lifting atau produksi siap jual minyak dan gas (migas) bumi di tahun depan lebih rendah dibandingkan target di 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan kunjungan ke Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk pengecekan langsung perkembangan proyek.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved