Peningkatan Produksi Pangan Butuh Intensifikasi Lahan bukan Ekstensifikasi, Ini Alasannya

SEMAKIN terbatasnya lahan serta perlunya mempertahankan kawasan hutan dan gambut, Indonesia perlu memprioritaskan intensifikasi lahan ketimbang ekstensifikasi lahan dalam usahanya meningkatkan produksi pangan nasional.

"Intensifikasi lahan bisa dilakukan melalui benih unggul hingga akses pupuk. Melihat lagi kesenjangan produktivitas pertanian antara pulau Jawa dengan luar Jawa masih cenderung besar, maka, optimalisasi lahan pertanian yang ada perlu terus digenjot," ujar Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta melalui siaran pers, Sabtu (27/1).

Dia mengatakan, selain menelan biaya yang besar untuk lingkungan, ekstensifikasi lahan atau menambah areal baru juga akan menghasilkan emisi karbon yang akan memperparah kerusakan alam.

Baca juga : Rachmat Gobel Ajak Daerah untuk Mandiri

Mendesaknya upaya peningkatan produktivitas dapat dilihat dari melandainya produktivitas per hektare beberapa komoditas seperti padi dan kedelai dalam beberapa tahun terakhir. Ketimpangan produktivitas yang terjadi di antar daerah juga belum bisa diatasi.

Penelitian CIPS berjudul 'Beralih dari Subsidi Pupuk dan Benih: Mengkaji Ulang Bantuan untuk Mendorong Produktivitas dan Persaingan di Pasar Input Pertanian' menunjukkan, produktivitas pertanian padi di Jawa mencapai 5,64 ton/ha atau 23 persen lebih tinggi daripada produktivitas padi di luar Jawa yang 4,58 ton/ha.

Baca juga : Rachmat Gobel Gelar Festival Pasar Pangan

Luas panen padi di luar Jawa mencakup sekitar 50% dari luas panen padi nasional, namun kontribusinya pada produksi padi nasional hanya 44%. Penelitian itu juga menjabarkan faktor-faktor yang berkontribusi pada kurang optimalnya produktivitas padi di luar Jawa seperti akses pada irigasi, penggunaan pupuk, dan penerapan pola tanam 'jajar legowo' yang mengatur jarak antar benih.

Aditya mengatakan, potensi hasil pertanian di luar Jawa masih bisa meningkat signifikan jika faktor-faktor tersebut lebih ditingkatkan, sehingga perluasan lahan tidak lagi menjadi satu-satunya cara meningkatkan produktivitas.

Salah satu bentuk ekstensifikasi lahan pertanian adalah Food Estate yang menjadi program unggulan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 namun juga menuai kritik karena dianggap membahayakan lingkungan.

Program itu pertama kali dikembangkan pemerintah di Kalimantan Tengah,  belum terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Food Estate seluas 60.000 hektare di Kalimantan Tengah ini setengahnya dibangun pada 2020,  sementara sisanya dibangun bertahap pada 2021. 

Namun pada 2022, Green Peace Indonesia menemukan bahwa lahan tersebut justru sudah terbengkalai dan telah menyebabkan perubahan iklim di kawasan sekitarnya.

"Dibutuhkan upaya kolektif dari hulu ke hilir untuk mewujudkan ketahanan pangan," kata Aditya.

Beberapa hal yang CIPS rekomendasikan untuk hal ini antara lain adalah mengedepankan dan mendukung investasi pertanian dan presiden terpilih nanti perlu mengevaluasi prosedur investasi dan mengkaji strategi untuk meningkatkan akses pasar bagi petani.

Tidak kalah penting, nilai tambah dan efisiensi di sektor pertanian perlu ditingkatkan melalui penggunaan inovasi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi susut panen. 

"Presiden terpilih nanti perlu mengevaluasi prosedur investasi di sektor pertanian untuk menarik minat investor,'" tambah Aditya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pertanian pada 2014-2022 tumbuh sekitar 28% dari yang tadinya Rp13 triliun menjadi Rp43,5 triliun. Meski demikian, terjadi penurunan pada 2020-2022 akibat pandemi covid-19.Namun pada tahun 2022 nilainya kembali meningkat menjadi Rp38,8 triliun atau tumbuh sebesar 32%.

Investasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan adopsi mekanisasi dan teknologi pertanian, teknik budidaya yang baik, perluasan jaringan irigasi, serta mitigasi perubahan iklim dengan modifikasi cuaca.

Pemerintah perlu memberikan dukungan pada  riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian agar lebih produktif, termasuk melalui kerja sama dengan pihak swasta.

"Reformasi sistem pertanian juga perlu masuk ke dalam program kerja prioritas Presiden yang akan terpilih di masa depan," pungkas Aditya. (Z-5)