Pembentukan Sub Holding PalmCo Seimbangkan Kebutuhan Sawit Dalam Negeri

DIREKTUR Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyambut positif dan mengapresiasi langkah pemerintah melalui PTPN Group yang resmi mendirikan sub holding PalmCo, khusus mengelola bisnis kelapa sawit.

Pembentukan ini dilakukan dengan mergernya PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII ke PTPN IV selaku entitas bertahan, dan pemisahan tidak murni sebagian aset serta liabilitas PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

Baca juga: PalmCo Gandeng Aspekpir Kebut Program PSR di Kalimantan

Piter meyakini jika dikelola dengan baik dan profesional, sub holding PalmCo akan mendukung hilirisasi komoditas sawit, ketahanan pangan nasional dan energi terbarukan, serta memastikan stok minyak goreng untuk industri dan rumah tangga.

“Saya memandang positif sekali apa yang dilakukan pemerintah dengan mendirikan PalmCo sebagai perusahaan pengolahan kelapa sawit karena bisa mendorong proses hilirisasi dan mengatasi masalah sawit lain,” jelas Piter, dalam keterangannya, Jumat (15/12).

Di sisi lain, dia mengatakan PTPN IV PalmCo akan menghadapi tantangan untuk mencapai targetnya. Namun, terbentuknya BUMN khusus mengelola sawit sudah jadi langkah awal yang baik untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri industri sawit nasional yang kini didominasi perusahaan swasta.

Baca juga: Minyak Sawit Jadi Kontributor Terbesar, SSMS Raih Penjualan Rp4,42 Triliun per September 2023

“Jadi sebagai langkah awal, ini sudah sangat bagus. Dengan adanya BUMN fokus masuk industri sawit, jauh lebih baik,” ucap Piter.

Alasannya, dia memaparkan peran BUMN dan pemerintah selama ini dalam industri sawit terlalu kecil lantaran dikuasai oleh perusahaan swasta.

Ini menyebabkan pemerintah sulit melakukan kendali ketika ada gejolak harga, dan itu terbukti saat terjadi masalah kelangkaan minyak goreng di pasar.

“Pemerintah tidak bisa mengintervensi lantaran tidak punya produknya. Pemerintah mau mengendalikan harga, misalnya Rp14 ribu per liter tidak bisa karena yang punya barang bukan pemerintah,” kata Piter.

Jadi, lanjut dia, PalmCo diharapkan dapat menyeimbangkan kondisi itu karena perusahaan ini dapat menjadi perpanjangan tangan pemeritah di industri sawit.

Baca juga: Pemerintah Berkukuh Hilangkan Diskriminasi Kelapa Sawit

"Dengan pemerintah terjun langsung pada industri sawit, maka kemampuan pemerintah mengendalikan harga, apabila dibutuhkan, bakal lebih kuat," ujar Piter.

Namun, ia menggarisbawahi agar PalmCo dikelola secara baik, pemerintah harus serius menempatkan orang-orang terbaik untuk memimpin perusahaan.

Selain itu, PalmCo harus didukung kebijakan yang tepat dan konsisten. Di internal grup perusahaan, harus dipastikan bahwa perusahaan induk (holding) juga berjalan, seiring dengan strategi dan rencana bisnis PalmCo.

"Dengan demikian, potensi PalmCo sangat besar di industri sawit yang merupakan komoditas perkebunan andalan Indonesia," pungkas Piter.

Sebagai informasi, PTPN Group resmi membentuk sub holding PalmCo dari penggabungan unit bisnis sawit 13 PTPN pada 1 Desember 2023. PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu hektare pada 2026 dan akan menjadi pemain utama industri sawit dunia. (RO/S-2)