Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom senior Chatib Basri menilai penting bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan energi hijau. Menurutnya, itu dapat mendorong kemajuan ekonomi secara menyeluruh di masa mendatang.
Salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mengembangkan ekonomi hijau ialah melalui skema pajak. Pemerintah dapat mengenakan disinsentif pajak terhadap perusahaan atau industri yang menghasilkan, atau menggunakan energi kotor.
"Ada ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Pigouvian Tax, mengurangi insentif, mengutip, atau bahkan menghilangkan insentif terhadap usaha yang menghasilkan energi kotor," ujar Chatib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Climate Action for Development oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13/12).
Baca juga: PLN Gandeng Perusahaan Arab Saudi untuk Bangun 2 PLTS Terapung
Pigouvian Tax merupakan pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan oleh negara karena adanya efek negatif dari aktivitas perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut tidak hanya terkait dengan hasil proses produksi, melainkan efek dari produk itu sendiri.
Penerapan Pigouvian Tax itu dinilai dapat menjadi pemantik bagi dunia usaha untuk menerapkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Melalui skema itu pula dia meyakini aktivitas produksi di Tanah Air dapat berkelanjutan.
Sementara dari sisi belanja, lanjut Chatib, pemerintah harus berani dengan segera mengurangi subsidi terhadap energi fosil. Alih-alih menyubsidi energi tidak ramah lingkungan, alokasi subsidi itu dapat diletakkan pada energi hijau.
Baca juga: Peta Jalan Energi Hijau Kilang Cilacap Menuju Target Nol Emisi 2060
Penghapusan subsidi bahan bakar fosil juga dinilai bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Sebab, kata Chatib, secara tidak langsung itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
"Jika pemerintah terus menyubsidi bahan bakar fosil sebesar 40 sen per dolar, akan sangat sulit untuk mengharapkan investasi masuk ke energi terbarukan. Jika kita ingin melakukan investasi ramah lingkungan, pemerintah harus mengurangi subsidi bahan bakar," kata mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu. (Z-11)
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) terus menegaskan langkahnya dalam mengoptimalkan potensi panas bumi nasional.
Pertamina NRE kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam transisi energi nasional dengan menandatangani nota kesepahaman bersama perusahaan Tiongkok.
Truntum Cihampelas resmi tercatat dalam daftar The 5 Best Bandung Hotels with EV Charging 2025 versi TripAdvisor.
TENAGA surya menjadi pilihan energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) salah satu pilihan terbaik.
Sebuah laporan pemerintah Inggris menyebut birokrasi yang kompleks membuat pembangunan pembangkit nuklir di Inggris paling mahal di dunia.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 mengambil tema Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action.
Instalasi panel surya merupakan lanjutan dari proyek serupa di kantor pusat Mowilex di Jakarta pada 2022 lalu.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved