Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom senior Chatib Basri menilai penting bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan energi hijau. Menurutnya, itu dapat mendorong kemajuan ekonomi secara menyeluruh di masa mendatang.
Salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mengembangkan ekonomi hijau ialah melalui skema pajak. Pemerintah dapat mengenakan disinsentif pajak terhadap perusahaan atau industri yang menghasilkan, atau menggunakan energi kotor.
"Ada ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Pigouvian Tax, mengurangi insentif, mengutip, atau bahkan menghilangkan insentif terhadap usaha yang menghasilkan energi kotor," ujar Chatib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Climate Action for Development oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13/12).
Baca juga: PLN Gandeng Perusahaan Arab Saudi untuk Bangun 2 PLTS Terapung
Pigouvian Tax merupakan pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan oleh negara karena adanya efek negatif dari aktivitas perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut tidak hanya terkait dengan hasil proses produksi, melainkan efek dari produk itu sendiri.
Penerapan Pigouvian Tax itu dinilai dapat menjadi pemantik bagi dunia usaha untuk menerapkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Melalui skema itu pula dia meyakini aktivitas produksi di Tanah Air dapat berkelanjutan.
Sementara dari sisi belanja, lanjut Chatib, pemerintah harus berani dengan segera mengurangi subsidi terhadap energi fosil. Alih-alih menyubsidi energi tidak ramah lingkungan, alokasi subsidi itu dapat diletakkan pada energi hijau.
Baca juga: Peta Jalan Energi Hijau Kilang Cilacap Menuju Target Nol Emisi 2060
Penghapusan subsidi bahan bakar fosil juga dinilai bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Sebab, kata Chatib, secara tidak langsung itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
"Jika pemerintah terus menyubsidi bahan bakar fosil sebesar 40 sen per dolar, akan sangat sulit untuk mengharapkan investasi masuk ke energi terbarukan. Jika kita ingin melakukan investasi ramah lingkungan, pemerintah harus mengurangi subsidi bahan bakar," kata mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu. (Z-11)
Pemerintah mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan rendah emisi di sektor industri melalui pengoperasian pabrik mini liquefied natural gas (LNG) di Pasuruan.
Proyek tersebut tidak hanya didukung secara administratif, tetapi juga diawasi ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga lokal tetap menjadi prioritas utama.
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan apresiasi atas pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu (28/1).
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) terus menegaskan langkahnya dalam mengoptimalkan potensi panas bumi nasional.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 mengambil tema Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved