LPDB Ajukan Anggaran Rp1 Triliun untuk 2017

LEMBAGA Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) meminta anggaran sebanyak Rp1 triliun untuk kegiatan tahun depan. Anggaran itu sudah diajukan melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam RAPBN 2017.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, mengatakan pengajuan anggaran itu bertujuan menambah dana pembiayaan pada koperasi dan UKM di seluruh wilayah Indonesia.

“(Di RAPBN) 2017 yang kami minta Rp1 triliun. Kalau disetujui, berarti kami punya total anggaran Rp2 triliun karena sebagian berasal dari dana pengembalian bergulir para koperasi dan UKM,” ucap Kemas kepada Media Indonesia di kantornya, Jakarta, kemarin.

Ia optimistis permintaan anggaran itu bakal dipenuhi karena, menurut dia, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menambah anggaran pengembangan UKM pada tahun depan. “Bagian kecil dari tambahan anggaran untuk UKM itu, kata Presiden, akan disalurkan kepada LPDB. Kami usulkannya Rp1 triliun. Mudah-mudahan tidak meleset,” imbuh Kemas.

Saat ini penyaluran kredit LPDB-KUMKM kepada koperasi dan UKM sudah mencapai 30% dari target penyaluran Rp1 triliun. Sampai akhir tahun, Kemas menargetkan penyaluran dana sudah 80%. “Memang biasanya begitu. Baru benar-benar cair 100% pada tiga bulan pertama tahun berikutnya karena ada mereka menyiapkan syarat-syarat dari kami dan waktu tunggu,” paparnya.

Untuk jumlah UKM dan koperasi, hal itu bergantung pada pertumbuhan koperasi dan UKM di setiap daerah. Selama 10 tahun LPDB-KUMKM berdiri, sudah 4.198 koperasi dan UKM yang diberi kredit senilai Rp7,5 triliun.

Terkait dengan hal itu, Kemas menyebut pihaknya akan menambah wilayah satuan tugas (satgas) pengawas penyaluran kredit kepada koperasi dan UKM, yakni di Bali, Medan, dan Sumatra Selatan. Satgas itu akan mengawasi penyaluran kredit sekaligus memastikan tidak ada kredit macet.

“Tahun depan kita mau tambah tiga daerah lagi. Kami mau perkuat itu,” tandas Kemas. (Jes/E-1)