Kementerian Kominfo Terus Mendorong agar UMKM Naik Kelas

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan kepada 10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbaik dari 100 pelaku UMKM yang telah mengikuti program inkubasi bisnis “UMKM Level Up Business Incubator" 2023. Para pelaku usaha itu dinilai berhasil meningkatkan penjualan setelah mendapatkan pendampingan selama 6 bulan.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 15 fasilitator terbaik dari 110 fasilitator yang telah melakukan pendampingan kepada 20 ribu UMKM. Mereka dianggap berhasil meningkatkan banyak UMKM yang naik kelas dari sisi adopsi teknogi dalam Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 “UMKM Level Up” Tahun 2023.

Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Boni Pudjianto, menjelaskan pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apreasi negara kepada pelaku UMKM yang telah membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Di tengah ancaman resesi, pelaku UMKM menjadi penentu ekonomi nasional serta memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, kelompok UMKM ini memiliki jumlah yang paling banyak dibanding unit usaha lain," jelas Boni, seperti tertera dalam keterangan resminya, Sabtu (2/12).

Dia mengungkapkan berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun pada tahun 2020.

Selain itu, kata dia, UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja pada tahun yang sama. Begitu vitalnya peran UMKM, menurut Boni, menjadikan pemerintah di berbagai daerah selalu berusaha mewadahi dan memberikan dukungan atas kemajuan pelaku usaha kecil tersebut.  "Sebagai penggerak roda perekonomian, UMKM merupakan unit usaha yang sangat beragam, mulai dari penjual keliling hingga industri rumahan," ujarnya.

Kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021.

Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM, diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset.

Boni berharap UMKM dapat berkiprah di pasar digital walaupun hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Menurutnya terdapat sejumlah kendala yang menghambat perkembangan UMKM dalam pasar digital. 

Pertama, keterbatasan kemampuan adopsi teknologi digital dan kemampuan literasi digital pelaku UMKM. Digitalisasi UMKM, kata dia, lebih dari sekadar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, tetapi juga pola pikir dalam pemanfaatan teknologi digital.

Masalah kedua, menurut Boni, berkaitan dengan pembiayaan. Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang benar-benar tertata secara digital.

Sedangkan dari segi produksi, keinginan untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital seringkali terkendala pada kemampuan pelaku UMKM memenuhi standardisasi produk yang diinginkan.

Keempat, faktor lain yang menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM adalah regulasi dan prosedur dalam bisnis lintas batas yang rumit, mahal, dan memakan waktu.

"Tantangan UMKM ke depan harus diatasi bersama oleh segenap stakeholders terkait. Oleh karena itu, pada tahun 2023, selain pendampingan teknologi digital juga dilakukan inkubasi bisnis untuk 100 pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital dalam memasarkan produknya," imbuh Boni.

Direktorat Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Program Pendampingan dan Fasilitasi UMKM Level Up 2023 dengan tujuan untuk mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan akses pemasaran dan permodalan, meningkatkan proses bisnis yang efisien dan efektif, meningkatkan daya saing dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Tujuan akhir dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah memperoleh UMKM Champion dengan produk buatan Indonesia yang dapat berkontribusi bagi UMKM lain di wilayahnya maupun dalam lingkup nasional. (M-3)