Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTUR Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Renard Widarto, menyinggung perlunya kedaulatan digital dalam ekosistem digital Indonesia.
Dalam Indonesia Digital Summit yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Four Seasons, Selasa (28/11/2023), Renard Widarto berbicara tentang potensi ekonomi Indonesia digital yang mencapai Rp 4.500 triliun pada tahun 2030.
Untuk mewujudkan ekosistem digital yang unggul, menurut Renard, diperlukan empat pilar utama, yaitu SDM, infrastruktur, industrialisasi, dan kedaulatan digital.
Baca juga: Di Bogor, Anies Janji Wujudkan Layanan Transportasi Umum seperti di Jakarta
Di bidang SDM, Renard memaparkan bagaimana negara perlu hadir di setiap kehidupan. Mewakili Ganjar-Mahfud, Renard menyampaikan janji gratis PAUD hingga SMA serta satu keluarga miskin satu sarjana yang merupakan program andalan Ganjar-Mahfud di bidang pendidikan.
Dalam acara yang dihadi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta juru bicara pemenangan semua calon presiden, Renard menggarisbawahi kewajiban penggunaan rupiah di setiap investasi dan transaksi digital.
Bahkan dana investasi dan transaksi harus menggunakan lalu lintas bank dalam negeri agar manfaat terhadap perekonomian, benar-benar dirasakan oleh Indonesia.
Selain itu, diperlukan penegakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi sesuai aturan yang sudah ada, juga kemudahan regulasi bagi pelaku ekonomi digital lokal.
Baca juga: Santri dan Diaspora di Jerman Deklarasikan Laskar Santri Anies-Muhaimin
Menyebutnya sebagai industrialisasi digital, Renard memaparkan bagaimana misi Ganjar-Mahfud menjadikan Indonesia sebagai produsen laptop dan ponsel lokal dari hulu ke hilir, bukan sekedar merakit.
Pemerataan internet cepat, kurikulum digital sesuai perkembangan zaman, hingga pembangunan pusat data di dalam negeri, menjadi prasyarat yang akan disiapkan agar Indonesia benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi dan mengubahnya menjadi dividen demografi.
“Pertumbuhan ekonomi 7% adalah suatu keharusan yang akan kita capai dengan optimisme, dimotori oleh ekonomi digital. Ekonomi digital harus menciptakan kekuatan ekonomi baru, tidak hanya sekedar memindahkan ekonomi konvensional ke platform digital,” ucap Renard. (S-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
Mahfud mengaku menghargai pilihan rakyat pada Pilpres 2024 yang mayoritas memilih Prabowo-Gibran. Ia mengaku menghormati pilihan rakyat tersebut
WAKIL Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan mantap calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan menjadi oposisi di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keberadaan amicus curiae sangat dijamin dan dilindungi di dalam sistem konstitusi Indonesia dan di dalam sistem kehakiman dan peradilan Indonesia.
Gugatan yang diajukan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 dipandang tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
SERANGKAIAN persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, mulai dari pemeriksaan permohonan maupun saksi dan ahli telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved