Dunia Usaha tak Khawatir Ekonomi Melambat

DUNIA usaha mengaku tak khawatir dengan kinerja perekonomian Indonesia yang melambat pada triwulan III 2023. Pebisnis justru menilai kondisi ekonomi dalam negeri masih sehat meski laju pertumbuhannya tidak setinggi triwulan-triwulan sebelumnya.

"Tingkat pertumbuhan yang dicapai di triwulan III 2023 tidak perlu dikhawatirkan, karena masih tergolong sehat meskipun tidak secepat atau setinggi triwulan-triwulan sebelumnya pascapandemi," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi, Jumat (10/11).

Pelaku usaha, kata dia, memaklumi perlambatan ekonomi tersebut. Sebab, pada triwulan III tak ada momentum yang dapat mendukung laju konsumsi masyarakat. Selain itu ada ketidakpastian pada iklim usaha dan investasi karena faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang memengaruhi iklim usaha dan investasi di Tanah Air di antaranya, yakni transisi kepemimpinan pemerinrahan, keterbatasan ruang reformasi struktural yang bisa dilakukan untuk menstimulasi ekonomi secara agresif karena menjelang transisi, lambatnya pertumbuhan lapangan kerja baru dan stagnasi pertumbuhan daya beli.

Sedangkan faktor ekternal yang memengaruhi meliputi gejolak geopolitik, inflasi harga di pasar komoditas global, hingga pelemahan rupiah. "Itu yang secara keseluruhan memberikan beban yang lebih banyak bagi penciptaan produktivitas dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III," terang Shinta.

Baca juga:

> Iklim Bisnis yang Kondusif Butuh Aturan yang Adaptif

> Melongok Geliat Pendidikan Vokasi di Kota Bandung

Dengan berbagai dinamika dan tantangan itu, lanjutnya, maka realisasi pertumbuhan ekonomi 4,94% di triwulan III tak terlalu buruk. Shinta meyakini angka itu masih bisa bergerak naik menjadi 5%, atau lebih pada triwulan IV 2023. Itu tentunya dapat tercapai melalui berbagai upaya.

Pemanfaatan momentum konsumsi masyarakat di akhir tahun disebut menjadi yang paling potensial mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Namun itu juga perlu diikuti dengan percepatan belanja APBN dan menjaga stabilitas makro secara baik.

"Khususnya dalam hal penguatan nilai tukar, kontrol terhadap potensi kenaikan inflasi pangan dan energi atau BBM, serta peningkatan kinerja ekspor dan investasi inbound melalui program-program fasilitasi ekspor-investasi," terang Shinta.

Menurutnya, hal itu hanya akan bisa diciptakan bila sepanjang triwulan IV hingga akhir transisi kepemimpinan Indonesia bisa menciptakan stabilitas sosio-politik. Shinta menekankan pentingnya kepastian hukum mengenai iklim investasi atau usaha diimplementasikan dengan baik.

"Itu agar sesuai dengan amanat kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sudah dikeluarkan hingga saat ini. Kalau fundamental stabilitas ini tidak bisa diciptakan, tentu risiko terhadap perlambatan pertumbuhan akan semakin tinggi," pungkas dia. (Z-6)