Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, menegaskan pemerintah berupaya mempertahankan investasi dari perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Glass Holdings Ltd, di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya, berhembus kabar Malaysia tengah berusaha merayu Xinyi Group agar mau berinvestasi membangun pabrik panel surya di Kota Johor.
"Kita harapkan janganlah (lepas ke Malaysia). Jangan sampai karena kekonyolan kita lari ke tempat lain," kata Luhut di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (19/9).
Menko Marves menyebut ada potensi bisnis besar di pulau yang memiliki luas hingga 17.000 hektare (ha) itu. Sebagian kawasan Pulau Rempang akan disulap menjadi sebuah kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.
Baca juga: Pulau Rempang Disebut Kawasan Hutan, Bukan Pemukiman Tanah Adat
Xinyi Group berencana akan berinvestasi membangun hilirisasi pasir kuarsa di Kawasan Rempang dengan total investasi mencapai Rp300 triliun, dengan tahap pertama investasi sebesar US$11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.
"Di Rempang itu ada potensi yang bagus. Di situ nanti mau bikin pabrik sel photovoltaic (PV) untuk menjadi solar panel dan semikonduktor. Kan ini bagus," kata Luhut.
Relokasi dengan Damai
Luhut menuturkan pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan menteri terkaitnya telah turun tangan untuk mengatasi protes warga yang akan direlokasi ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, akibat rencana investasi Xinyi Group.
Baca juga: Guru dan Peserta Didik di Pulau Rempang akan Dapatkan Dukungan Psikososial
Penanganan masalah tersebut, ujar Luhut, dilakukan tanpa kekerasan untuk meredam konflik dengan warga Rempang.
"Ya kasus Rempang itu mungkin sekarang lagi slow down (pelan-pelan) penanganannya. Saya pikir mungkin approach atau pendekatannya kemarin belum pas. Kita sendiri harus introspeksi apa yang salah. Kalau ada yang salah, ya kita perbaiki," tegasnya.
Ke depan, Luhut berharap masalah protes warga Rempang tidak berlarut-larut dan meminta tidak ada provokator yang menyulut polemik di Pulau Rempang.
Ia mengeklaim banyak warga Rempang yang setuju untuk relokasi ke Pulau Galang. Pemerintah pun menyiapkan hunian baru bagi warga yang terdampak pengembangan investasi Xinyi Group. Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.
"Pada umumnya warga mau (direlokasi), tidak ada masalah. Karena kalau meraka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah, ada dikasih pekerjaan, uang tunai, dan sebagainya," ucap Luhut.
"Cuma kemudian ada provokator. Jadi sebelum anda mengkritik, cek dulu, bener tidak masalahnya di sana. Jadi jangan asal ngomong saja. Kalau disosialisasikan dengan baik, saya rasa tidak ada masalah," pungkasnya.
(Z-9)
Warga Pulau Rempang mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus penyerangan yang mereka alami ke Polresta Barelang, sekaligus mendesak pemerintah mengevaluasi PSN Rempang.
BP Batam membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar rencana investasi di Rempang bisa terealisasi dengan maksimal.
Relokasi warga terdampak PSN Rempang Eco City berjalan aman. Semakin banyak warga yang bersedia pindah ke lokasi yang disediakan BP Batam di Tanjung Banon, Pulau Rempang
Proses pembebasan lahan untuk pembangunan hunian masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, hampir sepenuhnya selesai.
Pembangunan empat rumah contoh pada tahap awal ini akan selesai sekitar 2,5 bulan ke depan.Setelah itu, BP Batam akan mempercepat pembangunan sebanyak 961 unit rumah baru lainnya.
Perjalanan sejarah agraria yang merentang dari masa kolonial hingga saat ini diangkat dalam film dokumenter terbaru berjudul Tanah Moyangku, hasil karya Watchdoc Documentary.
Menteri Bahlil Lahadalia memastikan produsen kaca asal Tiongkok, Xinyi Group, akan tetap melanjutkan rencana investasinya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses pembangunan rumah untuk relokasi warga di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan selesai pada tahun depan.
MENTERI Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen warga Pasir Panjang menyatakan siap bergeser ke Tanjung Banun.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membantah temuan Ombudsman RI perihal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat untuk merelokasi warga Rempang, Kepulauan Riau
Agus Pambagio menyebut bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved