Optimalisasi Penguatan Mata Uang Lokal Menantang

Inisiatif Local Currency Settlement (LCS) yang disepakati oleh negara anggota ASEAN sedianya merupakan tonggak sejarah penting. Itu menurut Reyhan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi kawasan melalui optimalisasi penggunaan mata uang lokal.

"Namun, implementasinya menjadi tantangan apabila transaksi barang maupun jasa antarnegara ASEAN masih relatif terbatas," kata dia saat dihubungi, Sabtu (9/9).

Karenanya, agar implementasi penggunaan mata uang lokal tersebut berjalan optimal, maka negara-negara ASEAN juga perlu menguatkan integrasi rantai pasok. Peluang yang bisa digarap untuk mengintegrasikan rantai pasok tersebut ialah dengan menerapkan kesepakatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

"Integrasi ekonomi regional harus disertai dengan integrasi rantai pasokan. Sebagai contoh, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara ASEAN untuk melanjutkan hilirisasi nikel dalam rantai pasok kendaraan listrik," terang Reyhan.

Diketahui, Indonesia tampak serius mengoptimalisasi LCS atau yang sekarang dikenal dengan Local Currency Transaction (LCT). Itu ditunjukkan melalui pembentukan satuan tugas nasional LCT. Itu dibentuk untuk memperkuat sinergi kebijakan Kementerian/Lembaga terkait penggunaan mata uang lokal.

Satgas tersebut dibentuk di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023, Selasa (5/9) melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama," demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Satgas tersebut terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Satgas Nasional LCT ditujukan untuk mendorong implementasi framework LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik.

Penandatanganan nota kesepahaman Satgas Nasional LCT diharapkan dapat menjadi pemantik bagi stakeholders domestik, maupun internasional mengenai cara otoritas jasa keuangan dan pemerintah berkomitmen menyinergikan implementasi kebijakan.

Saat ini telah terdapat implementasi kerja sama LCT antara Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Sementara  itu, dengan Singapura dan Korea Selatan telah diperoleh kesepakatan bersama untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia. (E-3)