Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) akan mendapatkan tambahan pasokan biomassa sebesar 300 ton per bulan seiring dengan pengoperasian Tempat Pengelolaan sampah Terpadu (TPST) RDF/SRF TPA Regional Kebon Kongok oleh Pemerintah Provinsi NTB
Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan dalam memastikan pasokan biomassa aman untuk pembangkit, PLN EPI menggandeng sejumlah pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk mengolah sampah kota menjadi bahan baku biomassa.
"Langkah ini dilakukan selain untuk memastikan pasokan biomassa juga untuk mengatasi persoalaan sampah kota di masyarakat. Sehingga, selain mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil juga untuk menjaga lingkungan jadi lebih bersih," ujar Iwan.
TPST Kebon Kongok ini akan mengolah sampah sebanyak 120 ton per hari dari volume sampah total 300 ton per hari. Nantinya, hasil pengolahan ini menjadi bahan bakar biomassa co-firing untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang.
RDF plant TPST Kebun Kongok akan memproduksi bahan bakar biomassa 10-20 ton per hari, yang akan menambah pasokan biomassa PLTU Jeranjang sebanyak 300 ton per bulan.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan dengan TPST ini maka, provinsi NTB mampu mengatasi persoalan sampah kota. Pengelolaan sampah yang efektif dan bahkan menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“NTB adalah provinsi yang sadar betul bahwa mengelola lingkungan adalah kebutuhan. Peresmian TPST ini mengobati perjuangan Panjang pengelolaan sampah kita. Dengan peresmian TPST ini tidak boleh sia-sia. Ini Amanah yang harus betul-betul kita kawal agar berproduksi dengan baik dan kapasitasnya dari waktu-ke waktu bisa terus meningkat," kata Sitti.
Beroperasinya TPST RDF/SRF menjadi bentuk industrialisasi yang diharapkan bisa mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Pemerintah NTB mendukung upaya industrialisasi-termasuk di bidang persampahan. Tahun ini, Pemerintah NTB telah meresmikan pabrik Block Solution untuk mengolah sampah plastik menjadi bata, dan pada kesempatan ini diresmikan TPST RDF/SRF Kebon Kongok yang menangani sampah organiknya.
"Industrialisasi di bidang persampahan selain menyelamatkan lingkngan, juga mampu menambah nilai ekonomi lebih kepada masyarakat yang berkecimpung di dalamnya," tambah Sitti. (Ant/RO/E-1)
Biomassa untuk PLTU Jawa Tengah 2 Adipala Cilacap
UNI Eropa (UE) mencapai kesepakatan untuk menggandakan porsi energi terbarukan dalam konsumsi energi blok 27 negara ini pada tahun 2030.
Biomassa merujuk pada organisme makhluk hidup, yang hidup atau baru mati, dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau bahan industri.
PT PLN (Persero) berhasil melakukan uji coba co-firing 100 persen biomassa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok 2x16,5 Mw, Jumat (21/10).
Pemerintah berupaya untuk mempercepat transisi dari batu bara ke energi terbarukan dengan proposisi unik dari tenaga terdistribusi biomassa sebagai co-firing agent.
Sampah merupakan sumber masalah bagi lingkungan. Akan tetapi di sisi lain, sampah juga merupakan potensi ekonomi dan energi baru bila dikelola dengan teknologi yang tepat.
PENGKAMPANYE Isu Polusi dan Perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abdul Gofar membeberkan beberapa daftar nama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
Banyak berita bohong/hoaks yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.
Pengamat menilai yang menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta memburuk justru ialah asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang ada di Jabotabek.
KOALISI Ibukota menggelar aksi demonstrasi memprotes buruknya kualitas udara Jakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan No 8, Gambir, Jakarta Pusat Rabu, (16/8).
Kondisi sebulan terakhir ini polusi udara di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia memburuk (rerata AQI > 150). Hal ini harus segera dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal membentuk satgas guna memeriksa seluruh pembangkit listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved