Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah meluncurkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Peluncuran RPJPN ini juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan visi ‘Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan’. Undang-Undang RPJPN 2025-2045 sendiri ditargetkan rampung pada September 2023.
Seperti telah sering digaungkan, pada usia 100 tahun kemerdekaannya (2045), Indonesia diprediksi telah menjadi negara maju.
Baca juga: Target Pembangunan Tidak Tercapai, Pemerintah Godok RUU RPJP
Dalam arahan saat peluncuran RPJPN 2025-2045 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/6), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, visi, dan strategi besar yang taktis dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
“Kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan, pada 2030 Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di mana 68,3% total penduduk berusia produktif. Menurutnya, itu merupakan peluang yang hanya terjadi satu kali dalam setiap peradaban sebuah negara, karenanya harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi bencana.
Baca juga: DPR Dorong Bappenas Libatkan Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan
Kepala Negara menyampaikan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi lima besar ekonomi dunia. Meskipun secara perhitungan angkanya sudah ada, lanjut Presiden, tantangan untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah.
“Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya. Dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya. Dari IMF saya sudah dengar hitungannya. Dari Bank dunia (World Bank) juga saya dengar hitung-hitungannya, hampir mirip-mirip tetapi tantangannya itu juga tidak mudah,” ujarnya.
Presiden menekankan, Indonesia harus terus meningkatkan pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income
(GNI) dan menurunkan tingkat kemiskinan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Dukung Indonesia Emas 2045, ILUNI SSP Gelar Policy Forum
“Perkiraan kita [PNB] di tahun Indonesia Emas 2045 itu berada di angka kira-kira US$23.000 sampai US$30.300 per kapita. Itu lompatannya. Tingkat kemiskinan sekarang ini meskipun sudah single digit, yaitu di angka 9,57%, tapi masih tetap angka itu kita harus sampaikan, masih tinggi. Dan, di tahun 2045 diperkirakan di 0,5% sampai 0,8%,” tandasnya.
Libatkan para milenial
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa proses penyusunan RPJPN 2025-2045 ini adalah yang kedua kali di masa Reformasi.
Penyusunan kali ini, katanya, juga telah melibatkan semua stakeholder, mulai dari perangkat pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, para guru besar dan rektor, hingga para milenial.
Suharso memaparkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam RPJPN tersebut, antara lain, menjadi negara yang memiliki kepemimipinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional.
Baca juga: Pemerintah Mulai Susun RPJMN 2025-2029
Kemudian, negara dengan kemiskinan mendekati nol persen dan ketimpangan berkurang, negara yang memiliki manusia unggul serta sehat, hingga negara yang ramah lingkungan ditandai dengan memaksimalkan pembangunan yang rendah karbon.
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, RPJPN telah dirumuskan dengan 8 agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu diukur melalui 45 indikator utama pembangunan yang disertai dengan ratusan indikator lainnya.
“Sehingga, kapan waktunya, timelinenya ada, di mana, dan jenis-jenis yang akan kita laksanakan dalam waktu 20 tahun ke depan. Misalnya, kita ingin punya industri yang berbasiskan nikel generasi ketiga atau generasi keempat. Itu kapan? Size-nya berapa, dan di mana, kita ingin seperti itu. Indikator seperti itu akan kita muatkan di dalam RPJPN ini,” turut Suharso.
Hal tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi agar Indonesia punya perencanaan dan strategi taktis yang lebih detail.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, strategi besar yang diperlukan Indonesia utamanya adalah industrialisasi, sebagai upaya membangkitkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Indonesia Harus Fokus pada Industri Tertentu
Suharso juga menyampaikan bahwa Indonesia harus fokus pada industri-industri tertentu. “Pertumbuhan industri manufaktur kita harapkan bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sehingga kontribusinya terhadap PDB bisa mencapai 30%,” ungkapnya.
Baca juga: Target Pembangunan Tidak Tercapai, Pemerintah Godok RUU RPJP
Industrialisasi juga diarahkan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, industrialisasi didorong dengan digitalisasi sehingga bahasa coding menjadi kurikulum pokok sejak kelas 1 SD.
“Generasi muda Indonesia ke depan harus menjadi generasi emas yang menguasai bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa internasional, dan tentu bahasa coding, sehingga alat komunikasi manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, serta menjadi contoh langkah transformatif,” kata Suharso.
Ia juga menyampaikan bahwa RPJPN kali ini telah dimasukkan dalam kerangka regulasi KPU agar menjadi referensi calon eksekutif dan legislatif di semua tingkatan pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu, karena buku RPJPN 2025-2045 merupakan lampiran resmi di dalam undang-undang, ia bisa menjadi pedoman untuk siapa saja.
“Bahkan investor juga bisa ikut berpartisipasi, bahkan mereka bisa mengantisipasi lebih awal, jadi ada semacam positif list
, apa saja yang bisa dilakukan untuk Indonesia ke depan dalam rangka berinvestasi,” ungkap Suharso. (S-1)
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan IKN yang tidak sesuai dengan RPJMN dan Renstra merupakan catatan penting bagi pemerintah
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintahan baru harus leluasa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
SINKRONISASI program dari pemerintah pusat hingga ke daerah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kunci kesuksesan pembangunan nasional.
WAKIL Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P menilai akan lebih elok bila pembahasan program makan siang gratis dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru.
PEMERINTAH diminta fokus mengupayakan optimalisasi perbaikan ekonomi dalam negeri. Hal itu dinilai menjadi penting di tengah masa transisi pemerintahan dan gejolak perekonomian global.
Pendidikan adalah modal dasar dan utama agar target SDM unggul bisa tercapai sehingga membantu pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencapaian target ekonomi bisa terwujud melalui kemitraan erat pemerintah dan pelaku usaha sebagai mesin ganda yang mendorong produktivitas sektor riil.
Pemerintah telah menyiapkan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan.
RPJMN 2025-2029 memuat program prioritas pemerintah, dari makan bergizi gratis hingga swasembada pangan, yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.
Buku Putih menyajikan analisis mendalam mengenai kebutuhan keahlian untuk mencapai output strategis, juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat keunggulan.
Ke depannya angka partisipasi kasar (APK) PAUD dapat dinaikkan. Pasalnya, saat ini APK PAUD masih jauh di bawah SD dan hal ini tidak boleh terjadi lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved