Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN usaha pelaksana (BUP) sistem pembayaran tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF), PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan akan mengikuti ketentuan pemerintah soal pelaksanaan uji coba MLFF yang ditargetkan berjalan pada Desember 2023.
Direktur utama RITS Attila Keszeg mengungkapkan timeline atau waktu penerapan sistem MLFF tergantung dari kesiapan pemerintah yakni diwakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sementara, ia menyatakan RITS telah siap mengirimkan teknologi pembayaran jalan tol paling mutakhir di Asia Tenggara.
"Timeline (lini masa) ini tergantung dari pemerintah. Mau dijalankan pada bulan ini, atau enam bulan ke depan, kami siap. Proyek ini saling bersinergi, kita harus mengembangkan bersama," kata Attila dalam media gathering di Kedutaan Besar Hungaria, Jakarta, Kamis (15/6).
Baca juga : Diskon Tarif 12 Ruas Tol saat Arus Balik Lebaran 2023
MLFF merupakan hasil dari kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Proyek ini digarap perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt, melalui anak usahanya di Indonesia, PT RITS. Sedianya, sistem MLFF diujicoba pada awal Juni di Tol Bali Mandara, namun batal dilakukan.
Attila mengakui MLFF merupakan sistem yang kompleks dengan melibatkan banyak pihak dan dikerjakan dengan kajian matang. Transaksi pembayaran tol tanpa berhenti ini melalui aplikasi di ponsel pintar yakni Cantas dan dibaca melalui sistem navigasi satelit atau Global Navigation Satellite System (GNSS). Implementasi MLFF akan mengakselerasi digitalisasi pembayaran di jalan tol.
Selain pemerintah, proyek tersebut melibatkan sejumlah vendor swasta, seperti konstruktor Duta Hita Jaya, perusahaan contact center, pusat data cloud dan lainnya.
Baca juga : Fakta Peresmian Tol Indralaya-Prabumulih, Dibangun sejak 2019
"Jadi ini proyek yang kompleks karena membutuhkan regulasi dan kerja sama banyak pihak," ucap Attila.
Anggaran proyek MLFF berasal dari dana pajak warga negara Hungaria. Adapun besaran investasi mencapai US$300 juta atau Rp4,5 triliun (kurs Rp14.975). Proyek berskema Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) memiliki masa konsesi 9 tahun. Skema pembiayaan proyek menggunakan retribusi tarif tol yang dibayarkan pengguna jalan tol untuk pelunasan proyek.
"Tidak ada satu rupiah yang keluar dari pemerintah Indonesia. Kita punya dana ini, jadi kita ingin memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal karena proyek ini sudah mundur sejak akhir tahun lalu," tegasnya.
Baca juga : Kurangi Kemacetan, Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami Dimulai Tahun 2024
RITS, lanjutnya, akan melakukan pertemuan dengan BPJT untuk pembahasan timeline terbaru setelah penerapan sistem MLFF di Indonesia mundur di pertengahan tahun ini.
Sebelumnya, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menegaskan uji coba sistem MLFF harus berjalan di tahun ini. Ia mengeklaim adanya masalah internal di RITS menjadi pemicu tertundanya uji coba transaksi tol tanpa bayar itu.
"Ya tetap (diujicoba), Desember jalan. Tahun ini harus berjalan (sistem MLFF). Ini mungkin delay karena ada (masalah) internal mereka kan," ucapnya.
Baca juga : Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami Ditandatangani
Basuki menjelaskan saat ini masih menunggu penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Revisi aturan ini sebagai payung hukum penerapan MLFF. Nantinya diatur mekanisme penegakan hukum pelanggaran MLFF. "Ini lagi tunggu (revisi) PP-nya. Ada soal sanksi," pungkasnya. (Ins/Z-7)
RENCANA uji coba sistem pembayaran tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) di Jalan Tol Bali Mandara pada 1 Juni 2023 batal. Ini alasannya.
Kementerian PUPR terus melakukan penyempurnaan rencana penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
MLFF, sambung dia, adalah solusi untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US$300 juta setiap tahunnya.
Dengan adanya pembatasan transportasi, menurut Polana, diharapkan juga ikut mendorong masyarakat membatasi pergerakan keluar rumah.
Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah Jabodetabek ikut andil dalam menurunkan jumlah penumpang.
Aplikasi dirancang sendiri oleh BPTJ dengan dukungan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Jalan bebas hambatan ini nantinya juga akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik yang menuju Bekasi, Karawang, Cibitung, dan sekitarnya.
Upaya ini dilakukan oleh BPTJ ini untuk memberi efek jera para pelanggar ODOL sekaligus menekan tingkat polusi udara di Jabodetabek.
Menko PMK Muhadjir Effendy menginstruksikan kepada seluruh pengelola jalan tol untuk melakukan pencegahan kepadatan di rest area jalan tol pada arus mudik Lebaran nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved