Isu Gagal Bayar AS, Indonesia Perlu Siapkan Antisipasi Dampak Resesi

INDONESIA dinilai perlu melakukan antisipasi untuk jangka menengah dan panjang terhadap kemungkinan default atau gagal bayar Amerika Serikat. Sebab, bila itu terjadi besar kemungkinan perekonomian global akan mengalami resesi tahun ini.

Demikian dikatakan Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor saat dihubungi, Sabtu (27/5).

"Terutama setelah Jerman memasuki resesi teknis pada kuartal pertama. Hampir menjadi sebuah keniscayaan bahwa ekonomi global akan mengalami resesi tahun ini bila AS mengalami gagal bayar," ujarnya.

Bila Negeri Paman Sam betul-betul mengalami gagal bayar, lanjut Reyhan, maka Indonesia akan terimbas dari sisi perdagangan lantaran harga-harga komoditas unggulan diperkirakan akan anjlok. Hal itu akan berakibat pada penurunan devisa dan penerimaan negara.

Baca juga: Biden dan McCarthy Belum Sepakat Naikan Plafon Utang AS

Karenanya, stabilitas nilai tukar rupiah perlu untuk dijaga. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah melalui percepatan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Itu dianggap dapat menjadi modal untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari AS.

Sedangkan dalam jangka pendek, kata Reyhan, Indonesia justru berpotensi untung dari dampak gagal bayar AS. Sebab, aliran modal portofolio kemungkinan besar akan meninggalkan pasar utang AS.

"Ketidakpastian yang semakin tinggi ini akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap negara-negara dengan eksposur utang yang tinggi. Saat ini fundamental ekonomi Indonesia relatif cukup baik sehingga dampak jangka pendek bisa jadi menguntungkan Indonesia," terangnya.

Baca juga: Bank Indonesia Waspadai Anomali Dolar AS, Tahan BI Rate 5,75%

Namun Reyhan menambahkan, sejauh ini isu kemungkinan gagal bayar AS belum berdampak signifikan bagi Indonesia. Sebab negosiasi antara pemerintah dan parlemen AS masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan.

Setidaknya ada dua kemungkinan kesepakatan dari negosiasi tersebut. Pertama, yakni, pemotongan belanja yang lebih besar berdasarkan proposal dari Partai Republik di parlemen AS, atau ada peningkatan belanja berdasarkan proposal dari Partai Demokrat di Eksekutif.

Kedua skenario tersebut, kata Reyhan, akan mempengaruhi keberlanjutan kebijakan pengetatan moneter dari bank sentral AS yang akan rapat pada pertengahan bulan Juni. Keberlanjutan kebijakan tersebut akan mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan kapasitas fiskal dalam konteks pengelolaan utang ke depan.

Lain cerita dengan Indonesia, drama negosiasi plafon utang itu tentu memukul perekonomian AS, utamanya di pasar keuangan. Indikator teknis seperti imbal hasil surat utang jangka pendek pemerintah hingga ancaman penurunan peringkat surat utang dari lembaga pemeringkat mulai terlihat bagi Negeri Paman Sam.

Reyhan menilai, sedianya peluang tawaran Gedung Putih untuk menaikan plafon utang berpotensi lebih besar ketimbang sebaliknya. Pemerintah AS dinilai tidak akan membiarkan adanya tambahan kerawanan kondisi domestik di tengah gejolak geopolitik saat ini.

Namun, negosiasi masih akan cukup sulit. Alasan utamanya tercermin dari siapa yang akan lebih diuntungkan dari hasil negosiasi tersebut. Selain menghadapi kerawanan geopolitik, AS juga akan memasuki tahapan pemilu dan pemilihan presiden pada tahun 2024, sehingga siapa pun yang diuntungkan dari negosiasi ini akan menambah modalitas politik bagi partai pendukungnya," pungkas Reyhan.

(Z-9)