Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTRIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan 50% pendanaan transisi energi dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) berasal dari pinjaman komersial.
Program kemitraan Indonesia dengan negara maju telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Nilai pendanaan tersebut mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun (kurs Rp14.735).
"Per sekarang separuhnya itu (pinjaman) komersial karena datangnya dari aliasi perbankan yang US$10 miliar," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Rabu (10/5).
Pendanaan JETP terdiri atas US$10 berasal dari Internasional Partner Group (IPG) yang merupakan perkumpulan negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa. Lalu, US$10 miliar sisanya dari pendanaan swasta yang dikoordinatori Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Aliansi perbankan swasta itu terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Baca juga: Indonesia-Jerman Sepakati Kerja Sama Baru Senilai US$1,98 Miliar
Selain pinjaman komersial, pendanaan JETP juga berasal dari hibah, pinjaman konsesional, pinjaman dengan bentuk pendampingan teknis (technical assistance) dan lainnya. Dadan menambahkan tingkat bunga pinjaman pendanaan JETP tergantung dari setiap perbankan. Untuk menekan bunga pinjaman, akan ada kesepakatan melakukan kombinasi garansi.
"Bunganya nanti kita kombinasikan, misalnya dengan garansi, penjaminan risiko akan turun dan bunga bisa lebih baik," ucapnya.
Baca juga: Indonesia Kantongi Dana Segar US$20 Miliar untuk Transisi Energi
Pemerintah berencana mengumumkan proyek dari pendanaan JETP yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP) pada 16 Agustus 2023. Proyek tersebut di antaranya pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung energi baru terbarukan (EBT).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal dengan sikap pejabat Amerika Serikat (AS).
Pasalnya, saat ia bertolak ke Negeri Paman Sam beberapa waktu lalu untuk menjelaskan rencana proyek JETP, Luhut belum juga mendapat kepastian kapan dana JETP cair.
"Waktu saya ke Washington (AS), lalu kita paparkan (program JETP) ke mereka. Saya terus bilang where is the money? (mana uangnya). Mereka cuma ao ao, ngomong doang," tukas Luhut di Jakarta, kemarin.
Baca juga: Sekretariat JETP Mobilisasi Dana Transisi Energi Rp303 Triliun untuk Indonesia
Menko Marves menegaskan pemerintah Indonesia enggan diatur semena-semena, terlebih jika diberikan bunga pinjaman dengan risiko tinggi.
"Kalau kamu (AS) kasih harga loan (pinjaman) bunga dengan harga komersial, lupakan saja. Kita bisa sendiri, kenapa kalian (AS) mengatur-ngatur. Kalau kalian tidak bisa kasih peringkat AAA, lupakan. Karena itu bakal mengganggu ekonomi kita," tutup Luhut. (Ins)
TRANSISI energi kerap dipahami sebagai agenda teknokratis: menurunkan emisi, membangun pembangkit surya, mempercepat kendaraan listrik.
Memasuki usia ke-19 tahun, PT Pertamina Gas (Pertagas) menegaskan perannya dalam mendukung transisi energi nasional melalui penyediaan gas bumi yang andal, aman, dan berkelanjutan.
Diproyeksikan pada 2060, kebutuhan permintaan listrik sektor industri akan meningkat sebesar 43% dari total kebutuhan nasional sekitar 1.813 TWh.
PT PLN kembali menegaskan perannya dalam mendorong transisi energi nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan PLTSa di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved