Pemerintah Dorong Penggunaan QRIS di Seluruh Lapisan Masyarakat

KEMENTERIAN Perdagangan terus melakukan perluasan terhadap adopsi sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) baik dari sisi jumlah merchant maupun pengguna. Pemerataan penggunaan QRIS dilakukan di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern.

“Pemerintah terus mendorong penggunaan QRIS di tengah masyarakat. Untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah ditempuh, misalnya peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi. Di samping itu, pengembangan fitur QRIS juga terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri,” kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam keterangan resminya, Selasa (21/3).

Wamendag mengatakan target 15 juta pengguna baru QRIS telah tercapai pada Oktober 2022. Saat ini, QRIS telah mencakup 22,5 juta merchant dan lebih dari 26,6 juta pengguna serta menjadi gerbang masuk ke dalam ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.

Baca juga: KolaborasI BI NTB-Xplorin-Netzme Hadirkan QRIS Sebagai Alat Pembayaran di WSBK Mandalika

Dengan adanya QRIS, seluruh pelaku usaha atau penjual yang di tempat usahanya terpasang tanda QRIS dapat menerima pembayaran dari seluruh jenis dompet elektronik (electronic wallet/e-wallet) yang sudah terdaftar dalam QRIS. Pelanggan dinilai akan dimudahkan dengan adanya QRIS karena pembayaran dengan e-wallet dapat dilakukan.

“Saat ini, e-wallet masih menjadi metode pembayaran utama dalam pembayaran digital. Meningkatnya akun virtual (virtual account) dan mobile/internet banking menunjukkan bahwa pembeli online menggunakan metode pembayaran yang lebih sering ditautkan langsung ke rekening bank mereka. Sebagai bukti, selama berlangsunganya Harbolnas 2022, e-wallet menjadi pilihan pembayaran yang paling sering digunakan,” ujar Wamendag.

Baca juga: Lebih Banyak Turis Indonesia Pakai QRIS di Thailand

Jerry mengatakan, dengan mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital nasional, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital, di antaranya melalui akselerasi transformasi digital pada sektor perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan. (Z-6)