NAGARA Institute menemukan sejumlah permasalahan di beberapa fase dalam ketahanan pangan, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, penguatan produksi, hingga kesejahteraan petani. Pada aspek kelembagaan, Nagara Institute menemukan tata kelola pangan yang masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antarlembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan, dan posisi petani.
"Hasil temuan kami di lapangan, mohon maaf harus menggunakan kata serius, kami menemukan beberapa problem dalam beberapa fase dari kelembagaan sampai SDM dan riset," ujar Direktur Utama Nagara Institute Akbar Faizal dalam Seminar Nasional Pangan Hasil Rally FGD Nagara Institute, Jakarta, Kamis (16/3). "Hasil FGD Nagara Institute, kami mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan banyak yang harus dilakukan."
"Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Bapanas dan Bulog. Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan persetujuan importasi," ungkap Tim Riset Nagara Institute yang juga Peneliti LPEM-FEB Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo.
Baca juga: KSPI Tolak Aturan Pemangkasan Upah Buruh 25%
Pada Bulog saat ini dibutuhkan ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani. Produk Bulog pun dinilainya harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.
Di sisi lain, Nagara Institute menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM yang dapat dilakukan lewat penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian. Sedangkan untuk teknologi, perlu pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.
"Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk," kata Revindo pula. Selain itu, pemerintah harus memperbaiki sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.
Baca juga: Lima Industri ini Boleh Sesuaikan Upah Pekerja
Adapun pada aspek kesejahteraan, Nagara Insitute mengingatkan pemerintah untuk mengatur tata niaga produk pangan nasional dengan baik. Jika tidak, produsen maupun konsumen akan sama-sama dirugikan. Nagara Insititute berharap melalui pembenahan sistem tata kelola pangan, pemerintah siap dengan strategi untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara dengan kedaulatan pangan. "Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan pada 2045 mampu menjadi negara maju yang disokong oleh kedaulatan pangan sendiri," ucap revindo menutup paparannya. (RO/Z-2)
