DIREKTUR Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan opsi untuk memindahkan Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara, tidak mudah dilakukan.
Ia mengakui lebih mengutamakan membangun buffer zone atau wilayah penyangga antara TBBM Plumpang dengan perumahan warga.
Nicke menjelaskan saat ini TBBM Plumpang menyuplai kebutuhan BBM untuk 790 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
Baca juga : Bantu Korban Kebakaran Plumpang, Relawan Sandi Uno Beri Bantuan
"Untuk menutup depo sekarang itu tidak mungkin. Tidak mudah dipindahkan karena depo ini menyimpang 15% stok BBM nasional. Supaya distribusi aman, pembangunan buffer zone ini hal yang urgen," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (14/3).
Nicke menegaskan pembangunan buffer zone itu akan sesuai aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) sebagai mitigasi kecelakaan.
Baca juga : Pertamina Diminta Ganti Untung Relokasi Warga Sekitar Depo Plumpang
"Luasnya akan mengikuti standar safety yang harus dipenuhi berdasarkan aturan yang berlaku," tambahnya.
Nicke mengatakan soal kepemilikan lahan untuk buffer zone akan diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, masih ada tumpang tindih kepemilikan lahan antara Pertamina dan perumahan warga Tanah Merah.
"Jadi masing-masing ada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), ini perlu penyesuaian nantinya. Tapi, buffer zone ini penting dibangun," terangnya.
Soal rencana pemindahan ke Depo BBM Plumpang ke lahan Pelindo, yakni di Kalibaru Tanjung Priok, Nicke mengatakan akan memakan waktu hingga lima tahun ke depan. Sehingga, pembangunan buffer zone lebih diutamakan untuk keselamatan warga.
Nantinya, sebagian fasilitas di Depo Plumpang, yakni seperti pengadaan BBM ritel bakal dipindahkan ke Kalibaru.
"Terminal baru ini baru jadi 4-5 tahun kemudian, oleh karena itu yang paling mendesak adalah pembangunan buffer zone," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta agar pembangunan buffer zone tidak memakan waktu yang lama, minimal dalam tiga bulan sudah didirikan wilayah penyangga itu.
Selain itu, ia meminta ada solusi menguntungkan (win-win solution) ke warga saat dilakukan relokasi untuk pembangunan buffer zone.
"Saya mengusulkan buffer zone selesai dalam waktu tiga bulan. Masyarakat juga tidak boleh dirugikan soal relokasi. Diberikan kompensasi sesuai ketentuan," tuturnya. (Z-5)
