Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajak kalangan buruh atau serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi.
"Kurangi demo-demo itu, mari kita bicarakan setiap masalah dengan negosiasi," kata Anton Supit, Ketua Umum APINDO, saat memberikan sambutan pada Rakernas I KSPSI, di Mega Anggrek Hotel, Jakarta, Jumat (24/2) sore.
Sebelumnya Ketua Kadin Arsyad Rasjid dalam sambutan yang disampaikan secara virtual menyampaikan, menurunnya proyeksi ekonomi global pada 2023, dari 3,5% menjadi 2,9%. Kondisi ini tentunya memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi.
Namun diakui Arsyad Rasjid, tantangan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Untuk itu, lanjut dia, perlu diperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara seluruh stakesholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah.
"Kadin ajak KSPSI untuk terus meningkatkan kolaboratif dan solidaritas buruh dan pengusaha," tegas Arsyad.
Ketua Umum APINDO Anton Supit mengapresiasi kesediaan Moh. Jumhur Hidayat memimpin serikat pekerja. "Tidak ada orang yang memiliki kompetensi mau memimpin serikat pekerja," kata Anton, seraya menambahkan kelebihan Jumhur yang lain, yaitu pernah jadi pejabat dan aktivis pejuang.
Untuk itu, Ketua Umum APINDO berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI. "Mari kita berjuang agar hukum perburuhan industrialisasi lebih sehat dan adil," ucap Anton.
Anton menegaskan, APINDO tidak keberatan merundingkan masalah upah. Namun ia juga mengingatkan hampir separo penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan.
Untuk itu, Anton Supit mengajak KSPSI meningkatkan aksi-aksi patriotisme, berkolaborasi dengan dunia usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya percaya Pak Jumhur Hidayat bisa membawa kemitraan hubungan indistrialisasi yang harmonis," kata Anton Supit.
Sebelumnya Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, banyak agenda yang harus diselesaikan serikat pekerja. Ia menunjuk fenomena ojek online yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memproduksi ratusan triliun rupiah. "Harusnya Omnibus masukkan itu," kata Jumhur.
Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas yang akan berlangsung hingga Minggu (26/2) diharapkan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan. (OL-13)
Baca Juga: Inflasi Amerika Serikat masih Tinggi, Rupiah Melemah
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menyelematkan ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk.
Negara ini tengah menghadapi gelombang PHK yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atau kebijakan tarif Trump terkait kenaikan tarif impor AS.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginisiasi hampir 5 juta buruh yang tersebar di 15 ribu pabrik di Indonesia.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
Pratikno belum dapat memastikan apakah ada perwakilan istana yang bakal menemui pendemo.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 menjadi sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa sustain sampai dengan akhir tahun.
Pemerintah provinsi memiliki peran untuk mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, dan dunia usaha.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar nilai upah minimum kota (UMK) tidak lagi berbeda-beda di setiap daerah alias menjadi sama sesuai sektor masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved