Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajak kalangan buruh atau serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi.
"Kurangi demo-demo itu, mari kita bicarakan setiap masalah dengan negosiasi," kata Anton Supit, Ketua Umum APINDO, saat memberikan sambutan pada Rakernas I KSPSI, di Mega Anggrek Hotel, Jakarta, Jumat (24/2) sore.
Sebelumnya Ketua Kadin Arsyad Rasjid dalam sambutan yang disampaikan secara virtual menyampaikan, menurunnya proyeksi ekonomi global pada 2023, dari 3,5% menjadi 2,9%. Kondisi ini tentunya memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi.
Namun diakui Arsyad Rasjid, tantangan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Untuk itu, lanjut dia, perlu diperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara seluruh stakesholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah.
"Kadin ajak KSPSI untuk terus meningkatkan kolaboratif dan solidaritas buruh dan pengusaha," tegas Arsyad.
Ketua Umum APINDO Anton Supit mengapresiasi kesediaan Moh. Jumhur Hidayat memimpin serikat pekerja. "Tidak ada orang yang memiliki kompetensi mau memimpin serikat pekerja," kata Anton, seraya menambahkan kelebihan Jumhur yang lain, yaitu pernah jadi pejabat dan aktivis pejuang.
Untuk itu, Ketua Umum APINDO berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI. "Mari kita berjuang agar hukum perburuhan industrialisasi lebih sehat dan adil," ucap Anton.
Anton menegaskan, APINDO tidak keberatan merundingkan masalah upah. Namun ia juga mengingatkan hampir separo penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan.
Untuk itu, Anton Supit mengajak KSPSI meningkatkan aksi-aksi patriotisme, berkolaborasi dengan dunia usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya percaya Pak Jumhur Hidayat bisa membawa kemitraan hubungan indistrialisasi yang harmonis," kata Anton Supit.
Sebelumnya Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, banyak agenda yang harus diselesaikan serikat pekerja. Ia menunjuk fenomena ojek online yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memproduksi ratusan triliun rupiah. "Harusnya Omnibus masukkan itu," kata Jumhur.
Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas yang akan berlangsung hingga Minggu (26/2) diharapkan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan. (OL-13)
Baca Juga: Inflasi Amerika Serikat masih Tinggi, Rupiah Melemah
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
KSPI menjelaskan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menyelematkan ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk.
ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung penguatan konsumsi domestik dan stabilitas ekonomi nasional melalui pelaksanaan program Friday Mubarak 2026.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 22 pengusaha besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/2) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Menurut Shinta, dunia usaha melihat langkah Moody’s bukan hanya sebagai cerminan melemahnya fundamental ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Dunia usaha menilai pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved