DENGAN upaya memberi manfaat kepada 16,4 juta orang di seluruh Indonesia dalam kurang dari tiga tahun pelaksanaan program, Kartu Prakerja mendapat pengakuan internasional atas keberhasilannya memanfaatkan teknologi digital.
Pakar pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) menilai Prakerja adalah game changer, atau pembawa perubahan besar, dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal.
Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena mengungkapkan hal itu saat membuka acara pendukung Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat dalam webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology pada Jumat (10/2) malam.
David mengatakan, pemanfaatan perkembangan digital dalam pelaksanaan Kartu Prakerja dengan menyediakan pelatihan adalah hal yang baik dan inovatif terutama terkait pembelajaran dan pendidikan orang dewasa (adult learning and education).
“Ini sekaligus membangun jembatan antara pendidikan formal dan informal. Teknologi menjadi ‘game changer’ terutama dalam memberikan tempat bagi platform digital untuk pengembangan keterampilan angkatan kerja (upskilling dan reskilling),” katanya.
Ia menambahkan, pengalaman Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain. Apa yang dilakukan Prakerja dinilai David sejalan dengan misi organisasi yang dipimpinnya yakni memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup.
“Tujuan pembelajaran sepanjang hayat, antara lain bertujuan untuk menekan ketidakadilan gender dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Acara webinar dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Cipta Kerja sebagai lembaga pengarah kebijakan Program Kartu Prakerja. Ia menguraikan Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.
“Hasilnya, sejak tahun 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. 51% dari mereka adalah perempuan dan 3% adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, program ini lebih dari sekedar kebijakan, pendanaan atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu.
“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata dia.
Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menambahkan, Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan online yang tersedia di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja saat ini tanpa diskriminasi.
“Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujar Denni.
Spesialis Statistik UN Women kantor Asia Pasifik Cecilia Tinonin mengungkapkan, pandemi memberikan dampak besar terhadap perempuan pemilik usaha mikro. Tidak banyak perempuan yang bisa beralih ke digital dalam menjalankan usahanya.
“Pada 2022, ada 2.8 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke internet, dan perempuan, terutama pada kelompok usia yang lebih tua, berada pada posisi yang kurang menguntungkan,” kata Cecilia.
Ekonom dan peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore Maria Monica Wihardja mengatakan, ada sejumlah hal yang diperlukan dalam menerapkan transformasi digital yaitu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan bersertifikat serta pembelajaran seumur hidup melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang.
Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan memaparkan, dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan juga kecepatan pencairan insentif.
“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital end-to-end dan pembayaran Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.
United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen.
Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan. (RO/OL-7)
