Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOORDINATOR Data dan Evaluasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Batara Siagian mengatakan bahwa ketersediaan beras sampai saat ini masih aman. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), per minggu ketiga Desember 2022, stok beras mencapai 6,04 juta ton, dengan sebaran utamanya berada di rumah tangga yang mencapai 3,15 juta ton, 1,28 juta ton di penggilingan dan 866 ribu ton di pedagang.
"Berdasarkan data KSA BPS (Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik) tahun 2022 diperkirakan terjadi surplus beras sebesar 1,74 juta ton," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (28/12).
Baca juga: Aplikasi Pembiayaan BatumbuNeo Diluncurkan di Pasar Cisalak
Lebih lanjut, Kementan memproyeksikan bahwa ketersediaan beras pada tahun 2023 akan kembali surplus walaupun tidak terlalu besar.
"Maka dari itu, pemerintah harus mendorong agar Bulog dan Bapanas melakukan perbaikan regulasi agar dapat menyerap beras secara optimal pada masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada periode bulan Februari hingga Juli 2023," tutur Batara.
Selain itu, menyoal ketersediaan beras, berdasarkan hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) Tahun 2022 yang dilakukan secara bersama-sama oleh Kementan, BPS dan Bapanas, surplus beras mencapai lebih dari 7 juta ton.
Angka ini merupakan akumulasi surplus dari beberapa tahun terkahir yang telah menjadi stok beras pada periode SCBN yaitu pada akhir Juni 2022.
"Jika Bulog merasa beras ini tidak tersedia di lapangan, karena memang surplus tersebut bukan surplus saat ini, melainkan akumulasi surplus yang saat ini berada sebagian besar di rumah tangga, pedagang dan penggilingan," tegasnya.
Menurut Batara, permasalahan beras saat ini justru berasal dari ketidakmampuan Bulog dalam menyerap beras untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada saat panen raya periode Maret-April 2022, dengan alasan harga saat itu sudah di atas HPP (Harga Pokok Penjualan), sehingga surplus beras saat panen raya sebagian besar diserap oleh penggilingan swasta dan berada di rumah tangga.
"Seharusnya Bulog dapat berkoordinasi dengan Bapanas dan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi agar dapat membeli beras pada saat panen raya tersebut tanpa mempengaruhi peningkatan inflasi beras," ujar Batara.
"Kebijakan menyerap beras oleh Bapanas selaku regulator dan Bulog selaku operator pada masa paceklik seperti sekarang ini tentu saja sangat tidak tepat dan akan memicu inflasi beras. Saat ini sebaiknya Bulog melepas sisa stok yang ada, sehingga pada saat panen raya yang diperkirakan dimulai pada Februari 2023 Bulog dapat menyerap beras baru dari petani secara optimal," pungkasnya. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved