Reformasi Sektor Keuangan Dituangkan dalam UU PPSK

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menekankan reformasi sektor keuangan merupakan prasyarat yang utama untuk membangun ekonomi Indonesia agar jadi lebih dinamis, kokoh, mandiri, berkesinambungan dan berkeadilan. Dalam pidato laporannya di Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan II 2022-2023, Puan memaparkan terdapat 17 UU yang terkait sektor keuangan yang telah berusia cukup lama bahkan melebihi 30 tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk bisa membuat penyesuaikan dengan dinamika perubahan dan teknologi yang berkembang masif. 

“Dengan demikian ini perlu disesuaikan apalagi dengan dinamika perubahan zaman dan teknologi. Kondisi dan tantangan sektor keuangan Indonesia memerlihatan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia,” ujarnya, Kamis (15/12).

Baca juga: Lotte Chemical Bangun Pabrik Petrokimia di Banten

Alasan pertama ungkap dia masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia khususnya rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana pensiun dan asuransi, aset sektor keuangan masih didominasi sumber pendanaan jangka pendek yaitu sektor perbankan, tingkat bunga pinjaman yang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan sehingga menyebabkan beban dan ekonomi berbiaya tinggi, aspek tata kelola dan sektor hukum yang masih perlu ditingkatkan, indeks keuangan inklusif indonesia yang masih perlu terus diperbaiki, distrupsi teknologi khususnya teknologi digital fintech yang harus disikapi. 

“Dan juga pertumbuhan SDM yang menunjang sektor keuangan yang masih relatif lambat. Bahwa kita masih harus terus membangun sektor keuangan agar memenuhi kebutuhan berkembang dan terus majunya ekonomi nasional agar makin mandiri khususnya dihubungkan dengan tujuan kita menuju Indonesia emas 2045”

Berbagai upaya reformasi sektor keuangan dituangkan dalam 23 bab dan 341 pasal di Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan (RUU PPSK). Materi PPSK secara umum mencakup dua bagian besar yakni ketentuan yang mengatur kelembagaan dan koordinasi otoritas di sektor keuangan terkait dengan koordinasi dan kelembagaan di otoritas keuangan.

Beberapa hal menjadi perhatian di RUU tersebut pertama pemerintah sependapat dengan DPR bahwa RUU PPSK akan menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan, tujuan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dipertegas mencakup tujuan turut memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga independennya. Kedua pengawasan terkait integrasi di bawah jasa keuangan sangat diperlukan untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar terjadi secara menyeluruh atau komprehensif dan tidak hanya pada sektor yang berkembang sepreti perbankan tapi juga sektor pasar modal, dana pensiun, asuransi serta industri yang relati baru seperti inoasi teknologi sektor keuangan dan aktifitaas transaksi aset keuangan digital seperti kripto. 

“Juga di dalam UU ini tercangkup koperasi yang melaukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan tetap memertahankan jati diri koperasi yang tidak berubah. Tujuan dan tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan LPS ditambah dengan mandat menjamin polis asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi,” ungkapnya. 

Di kesempatan yang sama Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah mulai berlangsung.

“Menjadi tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara baik, jujur dan adil,” ujarnya.

Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara yang demokratis. Konstitusi dan UUD 1945 telah memberikan jaminan menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik untuk dapat menyelenggarakan prinsip checks and balances atas kekuasaan negara dalam membangun peradaban demokrasi agar Indonesia semakin maju.

“Diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkokoh persatuan bangsa,” tuturnya.

Selain itu dia menekankan pada pemerintah mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok jelang Natal dan pergantian Tahun Baru. Ia juga mengingatkan TNI/Polri untuk menjaga keamanan masyarakat jelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

“Saya ingatkan Pemerintah dan TNI/Polri untuk bisa menjaga keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya juga mengingatkan pemerintah untuk bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok menjelang natal dan tahun baru. Karena hari libur banyak acara berkumpul biasanya akan terjadi lonjakan harga bahan pokok,” ungkapnya. 

Puan juga meminta Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya untuk memastikan kelancaran mudik libur akhir tahun. Hal ini menyusul prediksi akan ada jutaan masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan mudik di masa liburan Natal dan Tahun Baru. (OL-6)