Kamis 08 Desember 2022, 22:11 WIB

RUU PPSK Disepakati untuk Dibawa ke Paripurna

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
RUU PPSK Disepakati untuk Dibawa ke Paripurna

Antara
Raker Menteri Keuangan dan DPR membahas RUU PPSK, Kamis (8/12)

 

RANCANGAN Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disepakati akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU. Produk hukum yang terdiri dari 27 bab dan 341 pasal itu sebelumnya telah dibahas oleh panitia kerja RUU PPSK dalam kurun waktu sekitar satu bulan.

"Jadi kita semua sudah setuju, pemerintah setuju, DPR setuju. Lantas kita sampai pada pengambilan keputusan tingkat I. Apakah setuju dengan RUU PPSK?" tanya Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir selaku pemimpin rapat kerja pembicaraan tingkat I RUU PPSK disambut persetujuan, Kamis (8/12).

Dus, produk hukum inisiatif DPR itu selangkah lagi bakal menjadi UU yang sah dan berlaku. Dalam perjalanannya, RUU PPSK menuai beragam kritikan, mulai dari isu independensi kelembagaan Bank Indonesia (BI) hingga penolakan soal kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi koperasi.

Namun wakil rakyat tampaknya kali ini mendengar keresahan masyarakat. Sebab, dalam draf RUU PPSK teranyar yang diterima, poin-poin yang menuai kritikan telah diubah. Misal, dalam draf RUU yang pertama, parlemen menghapus poin yang melarang pengurus atau anggota partai politik menjadi dewan gubernur BI.

Namun dalam draf RUU terbaru pada pasal 47 ayat (1) huruf c, poin pelarangan itu kembali dimuat. Itu berarti orang yang merupakan pengurus atau pun anggota partai politik tetap tak diperkenankan menjadi dewan gubernur bank sentral.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI terkait penyusunan RUU PPSK. Pembahasan yang selama ini dilakukan dalam panitia kerja juga dinilai telah akomodatif dan mendengar masukan serta saran dari masyarakat.

"Kita sudah melakukan 26 kegiatan di dalam melaksanakan meaningfull participation, baik melalui FGD (focus group discussion), seminar, maupun masukan-masukan tertulis yang diberikan masyarakat," tuturnya.

Sri Mulyani berharap jika RUU itu disahkan, sektor keuangan nasional akan makin kokoh, sehingga dapat menjadi fondasi bagi perekonomian Indonesia.

Itu karena, produk hukum tersebut dianggap mampu menjawab persoalan di sektor keuangan seperti tingginya biaya transaksi, mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat, hingga memompa tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional.

"RUU PPSK ini diharapkan juga dapat meningkatkan sekaligus mengakselerasi rasio tabungan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang investasi dan aktivitas ekonomi," kata dia.

Adapun beberapa poin penting yang ada di dalam RUU PPSK ialah bakal diatur mengenai kegiatan usaha koperasi. OJK bakal mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, hingga pengaturan mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). (E-3)

 

Baca Juga

Antara/M Risyal Hidayat

Pengurus Hotel dan Restoran Konsolidasi di Jogja

👤Mediandonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 23:51 WIB
Privy mengenalkan sekaligus mensosialisasikan produk Privypass sebagai salah satu fungsi identitas digital terverifikasi dalam...
Ist

Berbisnis Juga Perlu Jaga Kelestarian Lingkungan dan Sosial 

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 22:38 WIB
Dalam berbisnis diperlukan suatu keseimbangan untuk mencapai profit sambil menjaga kelestarian lingkungan dan...
Dok.Ist

Jambaran-Tiung Biru Pertamina EP Cepu  Resmi Salurkan Energi Untuk Jatim dan Jateng

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 22:22 WIB
JTB akan memasok gas sebesar 192 MMSCFD untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri di wilayah Jawa Timur serta Jawa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya