Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANCAMAN resesi global pada 2023 bakal berdampak ke pemangkasan jumlah karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan di seluruh dunia. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, untuk di Indonesia, pemerintah saat ini terus meningkatkan implementasi program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang bakal terdampak.
“Pertama memang pemerintah meningkatkan (program) padat karya dari berbagai proyek kita,” ujar Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi dengan Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI), di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/12).
Ma’ruf menyebutkan, menurut rencana program padat karya yang digagas, pemerintah bakal memanfaatkan dana desa terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengatasi pengangguran dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Kemudian juga dana desa, 40%-nya juga (digunakan) dalam rangka (mendukung program) padat karya,” imbuhnya.
Baca juga: Apindo : Usulan No Work No Pay untuk Hindari PHK
Ma’ruf menjelaskan pemerintah juga mendorong tumbuhnya usaha lokal seperti UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang banyak seperti UMKM (dengan) melakukan berbagai pelatihan untuk menumbuhkan usaha-usaha lokal,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, beberapa perusahaan tekstil berdasarkan laporan sejumlah asosiasi sedang mengalami kinerja yang melambat. Beberapa perusahaan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari dan banyak tenaga kerja yang juga terdampak PHK. Ini karena sektor ekspor mulai menurun tajam, sementara pasar domestik masih dikuasai oleh barang impor.(OL-5)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufiqurrahman menilai pemerintah gagal mengoptimalkan ruang fiskal di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatkan risiko resesi.
Indonesia dihantui resesi karena pertumbuhan ekonomi yang mengkhawatirkan. Pada triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,87%, terendah sejak triwulan ketiga 2021.
Pengamat meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah resesi, mengingat perkembangan secara triwulanan (q to q) juga tercatat minus 0,98%.
Resesi, Resesi ekonomi: Pelajari penyebab, dampak, dan cara menghadapinya. Panduan lengkap untuk memahami dinamika ekonomi yang penting.
KEBIJAKAN tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mendorong gejolak perekonomian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved