KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian mengatakan bahwa Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Dirut Bulog, data beras berikut lokasinya secara terperinci.
“Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” jelas Batara di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut, dan tidak perlu melakukan importasi beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang Bulog.
“Dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras bulog sangat kecil. Tidak mungkin tidak dapat terpenuhi. Saat ini pun petani sedang berproduksi, dan bulan Februari - Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan,” lanjutnya.
Baca juga: DPR, Kementan, dan Bulog Gelar Sidak ke Pasar di Purwakarta
Sebagai informasi, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu Kementan diberikan waktu memvalidasi data lapangan, dan besaran stok beras yang ada di Indonesia.
Berikut petikan surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan pada Dirut Bulog: "Menindaklanjuti kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 23 November 2022, bersama ini kami sampaikan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022, secara rinci sebagaimana terlampir, untuk diproses lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih."
Surat tersebut ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian. (RO/OL-09)
