Kementerian PUPR Kembangkan Pembiayaan KPBU Bidang Air Minum Terintegrasi Hulu–Hilir

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan guna mewujudkan program pemerintah 10 juta sambungan air minum ke rumah (SR) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Inovasi pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi sarana terbaik untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan inovasi pembiayaan infrastruktur air minum dengan sistem Source to Tap didorong untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek KPBU.

“Prinsipnya, proyek penyediaan air minum dengan skema Source to Tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timelinenya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir,” kata Dirjen Herry dalam keterangan resmi, Jumat (4/11).

Selain sistemnya terintegrasi antara hulu dan hilir, Herry menambahkan, prinsip Source to Tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan lebih memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien serta pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited dan mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited.

“Sehingga lebih memberikan kepastian investasi bagi badan usaha karena mulai perencanaan hingga implementasinya akan terintegrasi. Tinggal nanti bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian agar layanan masyarakat tetap maksimal, tetapi dari sisi investasi juga menjanjikan,” kata Herry.

Menurutnya, berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17% atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13% atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70% atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.

“Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70% ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha. Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30% dan hari ini masih 20,6%, sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70%, sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pendekatan pembiayaan Source to Tap untuk program penyediaan air minum salah satunya dilakukan pada pembangunan SPAM Ir. H. Djuanda atau Jatiluhur II di Jawa Barat. SPAM Ir. H. Djuanda memanfaatkan sumber air dari Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 7.000 liter/detik. Manfaat proyek ini salah satunya memperluas layanan air bersih sebesar 5% untuk DKI Jakarta, 10% Kota Bekasi, 11% Kabupaten Bekasi, dan 9% Kabupaten Bogor. (OL-12)