KPBU Dinilai Tepat untuk Mobilisasi Pendanaan Pembangunan

SKEMA Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai menjadi salah satu cara yang tepat untuk memobilisasi pendanaan dalam rangka pembangunan nasional. Ini karena adanya keterbatasan fiskal dan lebarnya kesenjangan infrastruktur di Tanah Air.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman pada sesi panel T20 Summit: Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing, Senin (10/10).

"Ini (KPBU) sangat penting bagi Indonesia. Dulu, hampir semua proyek publik dikembangkan atau didanai anggaran pemerintah, hampir semuanya dan kita tahu bahwa kesenjangan infrastruktur kita sangat besar. Jadi tidak mungkin pemerintah menanggung semua biaya sendirian," ujarnya.

Melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur dapat melibatkan pihak swasta. Hal ini dapat meringankan beban fiskal negara sekaligus meningkatkan kualitas investasi di Indonesia.

Namun, upaya untuk menarik penanam modal ke dalam proyek pembangunan infrastruktur publik diakui Luky tidak mudah. Hal ini terus menjadi pembahasan dari sisi pemerintah, utamanya bagi pemangku kepentingan di daerah.

Mayoritas pemerintah daerah, kata Luky, masih amat bergantung pada pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Padahal dorongan untuk kreatif dan berinovatif mencari pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah telah dilakukan.

"Kami telah memperkenalkan apa yang disebut kemitraan publik-swasta (KPBU), kami telah memperkenalkan apa yang disebut blended finance, mereka begitu banyak inovasi atau inisiatif, untuk membuat atau mendorong pembiayaan kreatif," jelasnya.

"Tapi mereka (pemda) masih sangat tradisional. Mereka hanya bergantung dan meminta anggaran dari pusat. Jadi kesadaran mereka ini perlu ditingkatkan juga. Bagaimana caranya agar mereka bisa dan mau menarik perhatian investor," tambah Luky. (E-3)