Minggu 25 September 2022, 11:16 WIB

DPR: Biaya Visa on Arrival di Batam Banyak Dikeluhkan Wisatawan Asing

mediaindonesia.com | Ekonomi
DPR: Biaya Visa on Arrival di Batam Banyak Dikeluhkan Wisatawan Asing

Ist/DPR
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin.

 

ANGGOTA Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI menerima banyak keluhan terkait pemberian biaya Visa on Arrival di Batam, Kepulauan Riau, biaya tersebut dianggap memberatkan bagi wisatawan mancanegara yang akan berwisata ke Batam kemudian ke Singapura dan kembali lagi ke Batam.

“Ketika mereka (wisatawan mancanegara) mendarat ke Batam mereka kena biaya Visa on Arrival hingga sekian rupiah, kemudian mereka iningin jalan ke Singapura mereka kena lagi Visa on Arrival dan kembali lagi ke Batam karena meerkat stay di Batam kena lagi Visa on Arrival, ini harus ditanggapi serius oleh Kementerian terkait,” ungkap Djohar Arifin Husin, di Kota Batam, Jumat (23/9).

“Kita dari Komisi X tentu akan menginventarisir ini untuk dibicarakan lebih lanjut, kita akan bicarakan dengan lintas kementerian. Ini harus segera diselesaikan dan tidak berlarust-larut, kita ingin wisatawan datang ke Indonesia, khususnya Batam tapi jangan sampai disekat dengan peraturan-peraturan yang memberatkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Djohar sampaikan dimasa pemulihan pasca terpuruk akibat pandemic Covid-19 ini, sektor pariwisata ini harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak.

“Kasihan hotel-hotel kita yang kosong, masyarakat yang berjualan juga ditempat-tempat wisata tentu juga akan terkena dampaknya jika wisatawan sedikit,” ujar Djohar.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin Ungkap Strategi Agar UMKM Naik Kelas

“Kita harapkan dengan adanya Undang-Undang Kepariwisataan yang baru nanti akan para pelancong atau wisatawan yang datang ke Indonesia akan jauh lebih nyaman, oleh karena itu kita menyerap masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Kepariwisataan yang akan dibahas di Komisi X DPR RI,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Siapkan Program B35 untuk Tangkal Krisis Energi

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:54 WIB
Airlangga menyebut cara tersebut bisa mengurangi jumlah impor minyak mentah untuk penyediaan bahan bakar minyak jenis...
Ilustrasi

2.109 Debitur Ikut Program Keringanan Utang Pemerintah

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:48 WIB
Kriteria untuk bisa mengikuti program keringanan utang tersebut yakni apabila kepengurusan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia...
MI/INSI NANTIKA JELITA

Kementerian ATR/BPN Luncurkan Aplikasi Pemanfaatan Ruang Tanah

👤 Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:47 WIB
Dengan adanya informasi pemanfaatan ruang tanah itu dianggap menjadi stimulan bagi masyarakat agar mematuhi aturan kepemilikan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya