Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DIREKTUR Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nono Hartato mengajak pelaku usaha rintisan atau startup terlibat bersama dalam membenahi pengelolaan budi daya perikanan Indonesia.
Ada sejumlah pekerjaan rumah yang dihadapi pemerintah, seperti belum masifnya penggunaan digitalisasi dalam pemetaan lokasi budi daya, peralatan pendukung budi daya yang masih manual dan lainnya.
"Peralatan budi daya juga banyak impor. Mulai dari pengembangan alat grading (sortir ikan), kincir air, masih banyak dari luar. Membersihkan dasar tambak juga masih manual," ujarnya dalam webinar 'Ekonomi Biru di Mata Startup di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (22/9)
"Buat teman-teman startup ini terbuka terlibat atau berkecimpung dalam dunia budi daya ikan," tambahnya.
Dalam pemetaan secara digitalisasi terhadap lokasi pengelolaan budi daya, diakui Nono, belum tersedia secara luas. Ini menjadi kendala jika ada investor yang ingin berinvestasi, misalnya untuk perikanan kakap putih atau produk ikan lainnya.
Baca juga: KKP Dorong UMKM Perikanan Terus Modifikasi Produk
"Pengembangan lobster kepiting laut juga, bagaimana peran digitalisasi yang kita perlukan untuk mendesain kolam. Saya kira diperlukan digitalisasi yang luas," sebutnya.
Dengan adanya keberadaan digitalisasi diharapkan menguntungkan pembudidaya. Selama ini pembudidaya dinilai mengalami tekanan yang tinggi, yang mana benih dibeli dengan harga tinggi dari pihak lain, begitu dijual dengan harga rendah.
"Kami juga berharap adanya digitalisasi ini memperpendek jalur penjualan. Ikan yang dijual ini biasanya dari pengumpul. Ini margin yang diterima pembudidaya kecil," jelasnya.
KKP telah menggandeng kalikan.id untuk memperluas jaringan pemasaran ikan hias air tawar yang dihasilkan para pembudidaya maupun pelaku usaha di Indonesia.
CEO Kalikan.id Dian Rachmawan menyampaikan, pihaknya memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menyediakan solusi digitalisasi dalam bertemu para importir di luar negeri agar harga ikan hias air tawar mereka berdaya saing.
"Para UMKM punya toko digital. Kami ajarkan bagaimana digital marketing bekerja di marketplace kita. Lalu, untuk payment dari para importir luar juga membantu, tinggal klik mau bayar pakai kartu apa, kartu kredit atau PayPal," jelasnya.
Dian menambahkan, marketplace yang dibuat Kalikan.id bertujuan mencegah praktik makelar budidaya perikanan dengan pendaftaran pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. (Ins/OL-09)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Australia dan Indonesia memiliki hubungan perdagangan perikanan yang telah lama terjalin, didukung oleh tingkat komplementer yang kuat antara kedua negara.
Luhut apresiasi atas keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyepakati penurunan tarif tambahan terhadap produk ekspor ke Amerika Serikat (AS),
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved