KEBIJAKAN perdagangan terbuka dan minim hambatan non-tarif merupakan kunci kemajuan ekonomi Indonesia. Karenanya, Indonesia didorong untuk menunjukkan komitmennya dalam menaati perjanjian dagang internasional.
"Salah satunya melalui penyederhanaan hambatan non tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional," terang Associate Researcher dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta melalui keterangannya, Rabu (14/9).
Kebijakan perdagangan terbuka dan minim hambatan non-tarif, salah satunya, membantu memberikan nilai tambah pada produk nasional lewat bahan baku berkualitas, yang pada akhirnya akan menggerakkan industri nasional. Produk nasional berkualitas diharapkan dapat berdaya saing dan diterima di pasar internasional.
Menurutnya, masih banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan dari dalam negeri secara efisien sehingga pemenuhannya perlu dilakukan lewat impor. Pembatasan terhadap impor yang berlebihan tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri.
"Wacana pembatasan impor perlu pertimbangan mendalam. Di satu sisi, pembatasan impor dilakukan terkait adanya kekhawatiran soal defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, rencana pembatasan impor jangan sampai menjadi bumerang untuk pemerintah. Salah satu dampak yang berpotensi terjadi akibat pembatasan impor adalah menurunnya kualitas produk Indonesia," papar Krisna.
Penerapan langkah-langkah non-tarif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan biaya produksi. Hal itu mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Selain itu, kebijakan ini juga memberikan akses kepada konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. (OL-8)
