Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGAMAT kebijakan publik Media Askar, menyebut partai polisi (parpol) koalisi pemerintah memilih memunggungi suara rakyat terkait naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Mayoritas partai politik pendukung pemerintah yang saat ini menguasai senayan memilih memunggungi suara masyarakat, dan cenderung memulih jalur aman, yaitu diam,” tegas Askar kepada Media Indonesia, Minggu (4/9).
Baca juga: Kemendag: Stok Pangan Tersedia Sampai Akhir Tahun
“Terkait sikap partai, kita hari ini kehilangan diskursus publik yang berkualitas yang seharusnya lahir dari konstelasi politik antara eksekutif dan legislative,” tambahnya.
Bahkan jauh sebelum kenaikan BBM ini, kata Askar, jarang terdengar kritikan parpol terkait tata kelola pemerintah yang sekarang.
“Mengapa banyak anggaran yang terbuang akibat projek infrastruktur yang mangkrak dan tidak profitable, belum lagi soal kegagalan mengatasi penghindaran pajak dan perusahaan BUMN yang sudah rugi bertahun tahun tapi masih tetap disuntik triliunan rupiah,” ujarnya.
Kenaikan BBM di Indonesia, lanjut Askar, merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah mencari alternatif pembiayaan dan menutupi defisit APBN selama beberapa tahun terakhir.
“Public spending kita gak berkualitas, opsi BBM menjadi jalan pintas yang terpaksa harus diambil,” terang Askar.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya tidak menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM
Bahkan, Hasto mengklaim PDIP pro terhadap rakyat kecil, namun di sisi lain pemerintah pun tengah menghadapi kesulitan.
"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. (OL-6)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved