Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGAMAT kebijakan publik Media Askar, menyebut partai polisi (parpol) koalisi pemerintah memilih memunggungi suara rakyat terkait naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Mayoritas partai politik pendukung pemerintah yang saat ini menguasai senayan memilih memunggungi suara masyarakat, dan cenderung memulih jalur aman, yaitu diam,” tegas Askar kepada Media Indonesia, Minggu (4/9).
Baca juga: Kemendag: Stok Pangan Tersedia Sampai Akhir Tahun
“Terkait sikap partai, kita hari ini kehilangan diskursus publik yang berkualitas yang seharusnya lahir dari konstelasi politik antara eksekutif dan legislative,” tambahnya.
Bahkan jauh sebelum kenaikan BBM ini, kata Askar, jarang terdengar kritikan parpol terkait tata kelola pemerintah yang sekarang.
“Mengapa banyak anggaran yang terbuang akibat projek infrastruktur yang mangkrak dan tidak profitable, belum lagi soal kegagalan mengatasi penghindaran pajak dan perusahaan BUMN yang sudah rugi bertahun tahun tapi masih tetap disuntik triliunan rupiah,” ujarnya.
Kenaikan BBM di Indonesia, lanjut Askar, merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah mencari alternatif pembiayaan dan menutupi defisit APBN selama beberapa tahun terakhir.
“Public spending kita gak berkualitas, opsi BBM menjadi jalan pintas yang terpaksa harus diambil,” terang Askar.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya tidak menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM
Bahkan, Hasto mengklaim PDIP pro terhadap rakyat kecil, namun di sisi lain pemerintah pun tengah menghadapi kesulitan.
"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. (OL-6)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved