Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Media Askar, menyebut partai polisi (parpol) koalisi pemerintah memilih memunggungi suara rakyat terkait naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Mayoritas partai politik pendukung pemerintah yang saat ini menguasai senayan memilih memunggungi suara masyarakat, dan cenderung memulih jalur aman, yaitu diam,” tegas Askar kepada Media Indonesia, Minggu (4/9).
Baca juga: Kemendag: Stok Pangan Tersedia Sampai Akhir Tahun
“Terkait sikap partai, kita hari ini kehilangan diskursus publik yang berkualitas yang seharusnya lahir dari konstelasi politik antara eksekutif dan legislative,” tambahnya.
Bahkan jauh sebelum kenaikan BBM ini, kata Askar, jarang terdengar kritikan parpol terkait tata kelola pemerintah yang sekarang.
“Mengapa banyak anggaran yang terbuang akibat projek infrastruktur yang mangkrak dan tidak profitable, belum lagi soal kegagalan mengatasi penghindaran pajak dan perusahaan BUMN yang sudah rugi bertahun tahun tapi masih tetap disuntik triliunan rupiah,” ujarnya.
Kenaikan BBM di Indonesia, lanjut Askar, merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah mencari alternatif pembiayaan dan menutupi defisit APBN selama beberapa tahun terakhir.
“Public spending kita gak berkualitas, opsi BBM menjadi jalan pintas yang terpaksa harus diambil,” terang Askar.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya tidak menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM
Bahkan, Hasto mengklaim PDIP pro terhadap rakyat kecil, namun di sisi lain pemerintah pun tengah menghadapi kesulitan.
"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. (OL-6)
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved