Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SERIKAT Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 2-3 September 2022.
Dalam Rakernas tersebut dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) oleh Indraka Fadhlillah, Co-founder & Chief Operation Officer Sruna, dan Ketua SNNU Witjaksono.
Acara penandatanganan juga dihadiri Wakil Presiden RI KH.Ma'ruf Amin, Menparekraf Sandiaga Uno, Katib Aam PBNU, KH. Akhmad Said Anshori serta jajaran pengurus dari SNNU dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Komitmen kerja sama kedua pihak merupakan salah satu bentuk nyata Aruna dalam merevolusi ekosistem kelautan dan perikanan Indonesia.
Kesepakatan antara Aruna dan komunitas SNNU berfokus pada aktivitas pemasaran produk perikanan dari nelayan, komunitas pesisir, petambak dan pemasok hasil penangkapan ikan di laut dan hasil olahan perikanan.
Baca juga: Nelayan Tuna dan Gurita di Sikka Dilatih Teknologi Digital Optimalkan Tangkapan
Aruna dan SNNU telah menyepakati beberapa titik lokasi di wilayah Indonesia yang akan menjadi piloting project pertama dalam kolaborasi awal ini.
“Bersama Aruna kami bekerja untuk nelayan Indonesia demi kehidupan lebih baik untuk masyarakat. Kami akan membangun miniplant di titik-titik massa SNNU dan disandingkan dengan sistem integrated fisheries commerce," kata Witjaksono, pada Jumat (2/9).
"Saya harap, ke depannya kerja sama kami dapat lebih luas lagi jangkauannya sehingga semakin banyak nelayan yang dapat merasakan langsung keberadaan kami. Hari ini lima titik, esok hari ratusan titik di seluruh Indonesia,” ujar Witjaksono.
Sesuai dengan misi Aruna menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang, melalui kerja sama ini Aruna yakin bahwa keberadaannya dapat membantu mensejahterakan mitra kerjasama Aruna.
“Kami akan terus menjangkau semakin banyak nelayan-nelayan kecil di pelosok Indonesia karena kami yakin masih banyak dari mereka yang belum sejahtera," jelas Indraka.
"Inisiatif seperti ini harus terus digalakkan agar ekosistem laut dan perikanan Indonesia semakin lebih baik," ucapnya.
"Seperti mimpi kami, kami akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka nelayan adalah ujung tombak awal yang harus dibina dan disejahterakan," kata Indraka.
"Saya harap melalui kerjasama ini, Aruna dan SNNU dapat semakin membantu para nelayan untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan mereka,” tutur Indraka. (RO/OL-09)
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
MoU itu mencakup pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan penekanan khusus pada sertifikasi halal berbasis teknologi blockchain.
Kawasan industri ini akan dirancang sebagai ekosistem komprehensif berbasis energi bersih.
Kelima kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama konkret dalam mendorong ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konektivitas energi lintas batas.
INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Prasetiya Mulya.
HARGA berbagai jenis ikan di Provinsi Aceh sudah sekitar dua bulan terakhir bertahan tinggi.
Selama ini, perbaikan kapal bagi nelayan di Pulau Sabira bukan perkara mudah. Akses yang terbatas mengakibatkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit karena harus dilakukan di pulau lain.
Dukungan itu sekaligus pengakuan internasional atas komitmen program dalam mengatasi masalah limbah pesisir sekaligus pemberdayaan komunitas.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor perikanan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved