Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SERIKAT Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 2-3 September 2022.
Dalam Rakernas tersebut dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) oleh Indraka Fadhlillah, Co-founder & Chief Operation Officer Sruna, dan Ketua SNNU Witjaksono.
Acara penandatanganan juga dihadiri Wakil Presiden RI KH.Ma'ruf Amin, Menparekraf Sandiaga Uno, Katib Aam PBNU, KH. Akhmad Said Anshori serta jajaran pengurus dari SNNU dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Komitmen kerja sama kedua pihak merupakan salah satu bentuk nyata Aruna dalam merevolusi ekosistem kelautan dan perikanan Indonesia.
Kesepakatan antara Aruna dan komunitas SNNU berfokus pada aktivitas pemasaran produk perikanan dari nelayan, komunitas pesisir, petambak dan pemasok hasil penangkapan ikan di laut dan hasil olahan perikanan.
Baca juga: Nelayan Tuna dan Gurita di Sikka Dilatih Teknologi Digital Optimalkan Tangkapan
Aruna dan SNNU telah menyepakati beberapa titik lokasi di wilayah Indonesia yang akan menjadi piloting project pertama dalam kolaborasi awal ini.
“Bersama Aruna kami bekerja untuk nelayan Indonesia demi kehidupan lebih baik untuk masyarakat. Kami akan membangun miniplant di titik-titik massa SNNU dan disandingkan dengan sistem integrated fisheries commerce," kata Witjaksono, pada Jumat (2/9).
"Saya harap, ke depannya kerja sama kami dapat lebih luas lagi jangkauannya sehingga semakin banyak nelayan yang dapat merasakan langsung keberadaan kami. Hari ini lima titik, esok hari ratusan titik di seluruh Indonesia,” ujar Witjaksono.
Sesuai dengan misi Aruna menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang, melalui kerja sama ini Aruna yakin bahwa keberadaannya dapat membantu mensejahterakan mitra kerjasama Aruna.
“Kami akan terus menjangkau semakin banyak nelayan-nelayan kecil di pelosok Indonesia karena kami yakin masih banyak dari mereka yang belum sejahtera," jelas Indraka.
"Inisiatif seperti ini harus terus digalakkan agar ekosistem laut dan perikanan Indonesia semakin lebih baik," ucapnya.
"Seperti mimpi kami, kami akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka nelayan adalah ujung tombak awal yang harus dibina dan disejahterakan," kata Indraka.
"Saya harap melalui kerjasama ini, Aruna dan SNNU dapat semakin membantu para nelayan untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan mereka,” tutur Indraka. (RO/OL-09)
Kemenkop-BP Taskin Teken MoU untuk Entaskan Kemiskinan melalui Kopdes Merah Putih
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Australian Bureau of Statistics (ABS) resmi memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) untuk periode 2025-2029.
PT Modern Internasional Tbk (MDRN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan General Technology of China (Genertec), salah satu BUMN terbesar Tiongkok.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved