Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah saat ini tengah mengkaji ihwal kebijakan subsidi. Hal itu meliputi pilihan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, mengenai kuota dan volume, serta kebijakan yang akan digunakan tahun depan.
"Sekarang ini pemerintah dalam status melakukan review terkait kenaikan harga BBM, baik dari segi volume, maupun dari segi kebijakan selanjutnya," ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan secara daring, Selasa (16/8).
Airlangga menyampaikan, dari tinjauan dan kajian yang dilakukan itu, pemerintah turut memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan dampaknya pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Bila pun nantinya pemerintah memutuskan untuk melakukan penaikan atau penyesuaian harga BBM bersubsidi, maka kompensasi juga akan diberikan kepada masyarakat prasejahtera. Kompensasi itu akan disalurkan melalui sejumlah program perlindungan sosial yang telah berjalan seperti PKH dan sembako.
Di kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, kajian terus dilakukan untuk mendapatkan skema penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran. Sejauh ini pemerintah tengah berkutat pada sisi data, pendataan, dan pemanfaatan data.
Baca juga: Benahi Penyaluran Bantuan Sosial Sebelum Cabut Subsidi BBM
Inginnya pemerintah, kata Tasrif, data yang digunakan untuk mendistribusikan subsidi ialah data akurat dan valid. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mewujudkan reformasi kebijakan subsidi yang telah digaungkan pemerintah.
"Ini sehingga kita bisa mencegah kebocoran dan menjamin bahwa BBM subsidi ini bisa diterima oleh mereka yang berhak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dilakukan digitalisasi di Pertamina SPBU yang diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat," ujarnya.
Adapun dari sisi anggarannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, besaran dana yang digelontorkan untuk subsidi energi tahun depan bakal menciut. Ini karena harga komoditas energi dj 2023 diproyeksikan melandai, atau lebih rendah dari kondisi sekarang ini.
Karenanya, asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam asumsi makro RAPBN 2023 dipatok di level US$90 per barel, lebih rendah dari asumsi tahun ini yang berkisar US$100-US$105 per barel. Turunnya asumsi harga itu mengakibatkan alokasi dana subsidi energi ikut menurun.
Pada RAPBN 2023 yang telah disampaikan ke DPR siang tadi, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan dialokasikan Rp336,7 triliun. Alokasi itu lebih rendah dari yang ada di APBN-P 2022 sebesar Rp502,4 triliun.
"Jadi kalau tahun depan US$90, itu kita berasumsi dengan dunia yang lebih menurun pertumbuhannya, maka permintaan terhadap minyak juga mungkin lebih soft dan ini akan menimbulkan tekanan yang lebih rendah dan harga minyak menjadi lebih rendah," jelas Sri Mulyani. (OL-4)
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved