Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp44,8 T untuk Penurunan Stunting

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di APBN 2022, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penurunan stunting sebesar Rp44,8 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian dan lembaga yaitu sebesar Rp34,1 triliun dan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun, serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun.

Tidak hanya itu, komitmen dan keseriusan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting juga dilakukan melalui intervensi gizi yang konvergen, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik dilakukan untuk menanggulangi faktor penyebab langsung, sedangkan intervensi gizi sensitif untuk penyebab tidak langsung.

Baca juga: Kepala BP Batam Buka Pameran Kemaritiman Terbesar di Indonesia

Pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa berkolaborasi dalam mewujudkan generasi bebas stunting untuk generasi emas Indonesia 2045. Sebagai Langkah untuk melakukan pencegahan stunting, keterbukaan informasi terkait stunting menurutnya menjadi wujud transparansi sekaligus merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Kita semua tahu bahwa pembentukan kualitas Sumber Daya Manusia yang paling critical adalah pada 1.000 hari pertama, begitu janin ada di perut ibu hingga mereka lahir ini. Anak-anak ini tidak akan mampu berkembang menjadi manusia dewasa yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaannya secara penuh, dan juga tentu tidak bisa mencapai berbagai harapan dan cita-citanya. Tentu ini akan sangat mempengaruhi masa depan anak ini sendiri namun juga masa depan Indonesia,” tegas Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada webinar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara daring, Kamis (4/8).

Saat ini, dunia terus menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari pandemi, kondisi geopolitik global hingga ancaman krisis pangan dan energi. Beragam tantangan dan dinamika perekonomian yang terjadi saat ini tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan berbangsa, bernegara, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satunya dengan memastikan APBN dapat menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan dan menjaga kesinambungan fiskal.

"Isu yang sangat penting ini yang menggambarkan betapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, memang terus-menerus berfokus kepada bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia,” tambah Menkeu.

(OL-6)