Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PERTEMUAN Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting /FMCBG) Negara G20 resmi dimulai secara hibrida di Nusa Dua, Bali (15/7). Ini merupakan pertemuan ketiga pada jalur keuangan (finance track) di bawah Presidensi Indonesia, setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan Februari 2022 di Jakarta dan April 2022 di Washington D.C.
Pertemuan FMCBG yang akan berlangsung selama dua hari ke depan didahului pertemuan tingkat Deputi (Finance & Central Bank Deputies' Meeting /FCBD) yang telah dilaksanakan secara hibrida pada 13-14 Juli 2022 di lokasi yang sama. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 tersebut bertujuan mendorong ekonomi global mencapai pemulihan bersama yang lebih kuat di tengah meningkatnya tantangan yang semakin mengemuka.
Rangkaian pertemuan ketiga FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia ini dihadiri oleh delegasi asing secara fisik dengan jumlah terbesar selama periode Presidensi G20 Indonesia. Secara akumulatif, sebanyak 407 delegasi asing hadir secara fisik di Bali dan 120 delegasi hadir secara virtual. Di samping itu, tercatat 19 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral hadir secara fisik.
Dalam kesempatan ini, Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina untuk hadir secara virtual. Kehadiran mayoritas delegasi negara G20, negara terundang (invitees), dan organisasi internasional secara fisik di Bali menunjukkan keseriusan dan komitmen global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.
"G20 perlu melangkah lebih jauh, dengan melakukan tindakan nyata yang didasari semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus, untuk mengatasi tantangan global," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan pertemuan.
Pada pertemuan ini, para delegasi akan membahas tujuh agenda prioritas maupun legacy pada jalur keuangan yaitu, pertama, ekonomi global dan risikonya. Presidensi G20 Indonesia terus melanjutkan diskusi terkait kondisi perekonomian global terkini dan respon kebijakan yang tepat dalam mencapai pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dengan meningkatnya tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok global, ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan penawaran (supply), peningkatan harga komoditas dan energi akibat pandemi covid-19 serta perang di Ukraina
Kedua, isu kesehatan global. Pertemuan akan merumuskan upaya merevitalisasi arsitektur kesehatan global sehingga dapat mendukung kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang.
Pertemuan juga akan mendiskusikan langkah tindak lanjut dari pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan.
Saat ini, komitmen yang telah terkumpul sekitar US$1,1 miliar. Semua negara G20 dan bahkan beberapa negara non-G20 dan juga organisasi internasional menyatakan dukungan dan komitmen kontribusi ke dana multilateral ini. Hal ini menjadi salah satu hasil kongkrit dari kepemimpinan yang kuat dari Indonesia sebagai Presidensi G20.
Ketiga, arsitektur keuangan internasional. G20 tengah mencari upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan utang negara miskin, dan mendorong penguatan ketahanan keuangan global jangka panjang yang antara lain diakukan dengan upaya menjaga aliran modal asing yang berkelanjutan dengan tetap memitigasi risiko terhadap volatilitas aliran modal dan penguatan jaring pengaman keuangan global.
Keempat, isu pada sektor keuangan. G20 akan terus mendiskusikan strategi normalisasi kebijakan serta mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect) di sektor keuangan serta upaya untuk memperkuat sektor keuangan global melalui pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengaturan sistem pembayaran lintas batas.
Selain itu, G20 juga terus meningkatkan upaya untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok yang rentan melalui pemanfaatan digitalisasi.
Kelima, keuangan berkelanjutan. Di tahun ini Presidensi G20 Indonesia tengah fokus memajukan tiga agenda utama yaitu pengembangan kerangka kerja transisi keuangan (transition finance) dan peningkatan kredibilitas komitmen institusi keuangan terhadap transisi ekonomi hijau, meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan peningkatan akses dan keterjangkauan instrumen hijau, serta diskusi terkait instrumen kebijakan yang dapat memberikan insentif pembiayaan dan investasi. Keseluruhan agenda dimaksud untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau.
Keenam, pembangunan infrastruktur. G20 akan mendiskusikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, G20 menyusun kerangka kerja peningkatan partisipasi swasta dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan.
Ketujuh, perpajakan internasional. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 juga terus mendorong agenda terkait dengan perpajakan international dengan memastikan implementasi kesepakatan global di tahun 2021 berupa dua pilar G20/OECD.
Presidensi G20 Indonesia terus mendorong semangat multilateralisme dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dengan terus memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap agenda utama G20. Presidensi G20 Indonesia juga terus mendorong hasil yang kongkrit yang berdampak langsung bagi proses pemulihan ekonomi global, sehingga dapat recover together, recover stronger. (OL-13)
Baca Juga: Cegah Pemanasan Global, Pertamina Dorong Kolaborasi Global Sukseskan Transisi Energi
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
Meski menyinggung mengenai dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia, namun P20 tidak menyebut tentang isu kemerdekaan Palestina.
Di tengah tantangan pemulihan ekonomi global dengan risiko, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (anggota G20) sependapat bahwa pembuat kebijakan perlu agile dan fleksibel.
Labour 20 atau L-20 Summit yang berlangsung di India sejak Rabu (21/6) hingga Jumat (23/6) merupakan bagian dari G20 yang menjadi ajang puncak pertemuan serikat pekerja
Forum ini mempertemukan serikat pekerja dari negara-negara G20 yang mewakili 66% dari populasi dan sekitar 75% dari PDB Global untuk membahas isu-isu mengenai pekerja
Para menteri keuangan ASEAN berusaha mencari solusi untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa mendatang.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved