Pemerintah perlu Intervensi atas Melonjaknya Harga Rumah

Dalam sebuah acara webinar pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan  masyarakat Indonesia dinilai akan makin sulit memiliki rumah karena harganya setiap tahun terus naik. Selain itu kenaikan harga tanah yang menjadi pokok sektor perumahan bisa membuat generasi muda semakin sulit membeli rumah sendiri.

Menurut pengamat properti Marine Novita, harga rumah memang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal itu, kata dia, antara lain disebabkan terjadinya inflasi, ketersediaan tanah yang tak pernah bertambah sementara jumlah penduduk terus bertambah, dan kenaikan harga bahan bangunan.

"Berdasarkan data Rumah.com Indonesia Property Market Index, indeks harga rumah dalam 3 tahun terakhir meningkat 10%. Walaupun sempat mengalami perlambatan akibat pandemi di tahun 2020-2021, tapi tren peningkatan harga kembali berlanjut di tahun 2022 dengan kenaikan 5% secara tahunan," jelas Marine yang juga Country Manager Rumah.com, dalam keterangan resminya, Selasa (12/7).

Berdasarkan data Rumah.com Indonesia Property Market Index jtingkat kenaikan harga terjadi lebih besar lagi di area Jabodetabek dimana kenaikan harga mencapai 11,5% di Tangerang Selatan, 24,5 % di Kabupaten Tangerang, 8,5 % di Kabupaten Bogor, dan 7,5% di Kota Depok, terutama didorong oleh area-area idaman yang menjadi incaran pencari rumah.

Marine mengatakan tingkat kenaikan harga hunian tersebut tentunya di atas laju purchasing power bagi kebanyakan pencari rumah sehingga menjadi masalah bersama yang perlu dicari solusinya. Apalagi berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta dimana angka tersebut belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000-800.000 per tahunnya.

Sebagai salah satu solusi, pemerintah telah menawarkan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP sebagai dukungan likuiditas pembiayaan bagi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebanyak 178,728 unit rumah subsidi berhasil disalurkan sepanjang tahun 2022 dengan peningkatan jumlah dan nilai subsidi setiap tahunnya. Namun, program di hilir melalui subsidi angsuran rumah ini, kata Marine, idealnya diiringi juga dengan berbagai kebijakan dan program lain di hulu agar pemerintah dapat membantu penyediaan hunian secara lebih menyeluruh.

Selain itu, kata dia, besarnya subsidi angsuran KPR melalui program FLPP yang jika dirata-rata mencapai Rp 110 juta per transaksi adalah angka yang cukup besar jika dibanding harga rumah subsidi yang maksimal senilai Rp 160 juta. Besarnya subsidi angsuran ini tidak lepas dari tingginya suku bunga KPR di Indonesia dibanding negara lain.

Meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia telah berada di level 3,5% sejak Februari 2021 hingga Juni 2022, saat ini suku bunga KPR masih ada di kisaran 7,9%. Pemerintah perlu melihat kebijakan finansial secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya membantu penyediaan perumahan.

"Selain program di hilir seperti subsidi angsuran dalam program FLPP, idealnya kebijakan di hulu juga mendapat perhatian. Tingginya harga lahan perlu intervensi dari pemerintah, baik secara langsung dengan menyediakan hak guna lahan, ataupun bentuk intervensi lain terhadap penyediaan lahan," ungkap Marine.(RO/M-4)