PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berfokus pada penerbangan rute domestik dengan proporsi sebesar 89%. Rute tersebut dianggap menguntungkan perusahaan pelat merah itu, ketimbang fokus pada rute internasional.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat konferensi pers secara virtual, Selasa (28/6), menjelaskan, langkah tersebut juga sebagai upaya pengoptimalan Garuda dalam pengeluaran biaya usaha yang terlilit utang hingga Rp138 triliun.
Baca juga: Mentan Dorong Petani Beradaptasi dengan Tantangan Alam
"Seperti (permintaan) Pak Menteri BUMN Erick, kita akan mereduksi rute internasional kita dan akan fokus 89% di domestik," ujar Tiko, sapaan akrab Kartika.
Meski demikian, Garuda juga masih melayani rute internasional seperti rute Jakarta-Singapura, Jakarta-Sydney, Jakarta-Amsterdam, dan perjalanan ibadah haji serta umrah.
Tiko menjelaskan untuk penerbangan domestik akan menggunakan armada pesawat narrow body atau berbadan ramping. Sementara itu, untuk pesawat wide body atau berbadan lebar akan melayani penerbangan internasional.
Selain itu, Garuda juga akan mengurangi jumlah fleet atau armada dari 210 menjadi 120 unit untuk pengoptimalan business plan maskapai nasional tersebut. Tiko menerangkan, alasan pengurangan itu karena tidak semua pesawat bisa digunakan.
"Pesawat yang kita operasikan ini sebagian masih tidak bisa terbang karena harus ada perbaikan dan biaya pemeliharaan. Kita akan dorong tiga bulan ini supaya fleet kita di 120 ini bisa operasional penuh di tahun ini," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, untuk sewa pesawat akan diberlakukan sistem power by hour, yang mana maskapai itu akan membayar jika pesawat diterbangkan.
"Untuk pesawat narrow body jenis (Boeing) 737 dan 320 ini (penyewaan pesawat) hingga 2022, untuk wide body atau pesawat berbadan besar akan sampai 30 Juni 2023," jelasnya.
Untuk rute domestik, Irfan memastikan Garuda melayani rute yang menguntungkan dengan banyak pergerakan penumpang, lalu ke destinasi wisata yang populer seperti ke Bali. Bahkan menyasar ke daerah timur Indonesia, seperti ke Maluku dan Papua.
"Ini masih kita diskusikan terus dengan keterbatasan yang ada, yakni menghubungkan barat dan timur," pungkasnya. (OL-6)
