Forkami Dukung KKP Wujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional

JAJARAN pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (2/6). Ketua Umum Forkami James Talakua kepada Menteri Sakti Trenggono menyampaikan situasi di lapangan terkait wacana Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN).

"Kami meminta agar peraturan presiden segera diterbitkan agar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah tersebut," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (6/6).

Menurut James, kunjungan tersebut mendapat respons positif dari Menteri KKP. Apalagi mengingat wilayah timur Indonesia, khususnya perairan Maluku memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar.

"KKP berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya maritim tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur melalui program terobosan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota," terang James.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya kebijakan terkait penangkapan ikan terukur bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sumber daya laut.

"Perlu kebijakan penangkapan berbasis kuota diterapkan di sana. Hal tersebut bisa dibandingkan dengan negara Spanyol dan New Zealand. Di mana di sana ada sebuah pengaturan waktu hingga batas maksimum yang diizinkan oleh negara kepada nelayan ketika mencari ikan. Hal tersebut sebagai upaya agar terjadinya kelestarian sumber daya laut yang berkelanjutan serta keberlangsungan hidup alam bawah laut serta habitatnya," ungkapnya.

Menurut James, kebijakan tersebut akan berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Pihaknya juga bersedia untuk turut serta dalam implementasi kebijakan terkait. Forkami akan berperan dalam mengedukasi masyarakat di 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku, sehingga masyarakat dapat lebih memahami tata olah hasil laut agar bisa lebih bermanfaat secara ekonomi.

Kehadiran MLIN dinilai akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan dari mulai skala kecil hingga besar, menghadirkan lapangan kerja, hingga menjadi pendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Sekretaris Jenderal Forkami Marcellus Hakeng Jayawibawa mengungkapkan keberadaan MLIN harus dikelola bersama, tidak hanya pihak pemerintah.

"Dibutuhkan investor untuk mendukung MLIN. Misalkan, perlu ada investor dalam pembuatan pabrik pengolahan ikan atau sumber daya laut lainnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan mengolah produk ikannya dalam bentuk kaleng dan dijadikan abon atau produk lainnya bisa dijadikan contoh daerah yang berhasil dalam bidang pengembangan industri hilir dalam hal pengolahan sumber daya maritim. Diharapkan juga hal tersebut dapat memaksimalkan sumber daya manusia lokal sebagai karyawannya. Dengan begitu secara tidak langsung akan membangkitkan daya beli masyarakat dikarenakan kesejahteraan masyarakat di sana didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pusat," pungkasnya. (OL-8)