Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan percepatan penyelesaian pembangunan lima Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
Pembangunan lima SKPT meliputi wilayah Sabang, Natuna, Morotai, Moa dan Saumlaki. Itu merupakan hasil kerja sama KKP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan adanya dana hibah dari pemerintah Jepang sebesar 5,5 miliar yen.
Akibat pandemi covid-19, lanjut dia, terjadi keterlambatan pembangunan lima SKPT di pulau terluar. Sehingga, percepatan pembangunan harus dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas subsektor perikanan tangkap.
Baca juga: Menteri KKP Targetkan PNBP Perikanan Capai Rp4 T di 2022
“Di 2020 dan 2021, ada keterlambatan karena harus approval dari JICA dan JICA consultant. Mereka tidak bisa datang ke sini,” jelas Trenggono dalam keterangannya, Kamis (7/4).
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan lima SKPT, KKP merancang skema pelaksanaan tender guna mendapatkan penyedia jasa konstruksi. Pekerjaan yang direncanakan adalah pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan.
“Akhir Juli atau awal Agustus, sudah bisa mulai konstruksi fisiknya,” imbuh Direktur Kepelabuhan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Tri Aris Wibowo.
Baca juga: Koalisi Perikanan Tolak Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP
Chief Representative JICA Indonesia Shigenori Ogawa menyatakan dukungan untuk percepatan pembangunan. Rencananya, proyek strategis ini menjadi pembahasan dalam pertemuan pemimpin kedua negara pada rangkaian kegiatan puncak G20 jelang akhir tahun.
“Kami mengharapkan proses konstruksi bisa dimulai Agustus. Proyek ini merupakan proyek yang strategis dan simbolis antara dua negara. Jadi kemungkinan di pertemuan G20 akan dibahas juga,” papar Ogawa.
Selain membahas pembangunan SKPT, juga dibahas potensi kerja sama lain. Seperti, pembangunan dermaga kapal pengawas, pelatihan awak untuk peningkatan kualitas pengawasan, serta pembangunan pelabuhan perikanan di zona penangkapan ikan terukur.(OL-11)
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved