Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan percepatan penyelesaian pembangunan lima Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
Pembangunan lima SKPT meliputi wilayah Sabang, Natuna, Morotai, Moa dan Saumlaki. Itu merupakan hasil kerja sama KKP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan adanya dana hibah dari pemerintah Jepang sebesar 5,5 miliar yen.
Akibat pandemi covid-19, lanjut dia, terjadi keterlambatan pembangunan lima SKPT di pulau terluar. Sehingga, percepatan pembangunan harus dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas subsektor perikanan tangkap.
Baca juga: Menteri KKP Targetkan PNBP Perikanan Capai Rp4 T di 2022
“Di 2020 dan 2021, ada keterlambatan karena harus approval dari JICA dan JICA consultant. Mereka tidak bisa datang ke sini,” jelas Trenggono dalam keterangannya, Kamis (7/4).
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan lima SKPT, KKP merancang skema pelaksanaan tender guna mendapatkan penyedia jasa konstruksi. Pekerjaan yang direncanakan adalah pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan.
“Akhir Juli atau awal Agustus, sudah bisa mulai konstruksi fisiknya,” imbuh Direktur Kepelabuhan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Tri Aris Wibowo.
Baca juga: Koalisi Perikanan Tolak Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP
Chief Representative JICA Indonesia Shigenori Ogawa menyatakan dukungan untuk percepatan pembangunan. Rencananya, proyek strategis ini menjadi pembahasan dalam pertemuan pemimpin kedua negara pada rangkaian kegiatan puncak G20 jelang akhir tahun.
“Kami mengharapkan proses konstruksi bisa dimulai Agustus. Proyek ini merupakan proyek yang strategis dan simbolis antara dua negara. Jadi kemungkinan di pertemuan G20 akan dibahas juga,” papar Ogawa.
Selain membahas pembangunan SKPT, juga dibahas potensi kerja sama lain. Seperti, pembangunan dermaga kapal pengawas, pelatihan awak untuk peningkatan kualitas pengawasan, serta pembangunan pelabuhan perikanan di zona penangkapan ikan terukur.(OL-11)
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved