Farhan Minta Negara tidak Boleh Kalah dari Kartel Minyak Goreng

DANA segar senilai Rp6,9 triliun disiapkan untuk warga miskin sebagai alokasi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Dana BLT ini direncanakan cair dalam waktu dekat dengan nominal Rp300
ribu per orang untuk tiga bulan yang ditransfer sekaligus di awal
pencairan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Farhan, mewanti-wanti BLT ini harus tepat sasaran, sehingga tidak diberikan kepada mereka yang
berpenghasilan menengah.

Dia pun meminta ada kategori khusus daftar penerima BLT minyak goreng ini. "Dampak kelangkaan minyak goreng dirasakan oleh mereka yang benar-
benar kurang mampu. BLT ini program bantuan sementara yang bersifat
jangka pendek untuk mengatasi kondisi kedaruratan tertentu, khususnya
bagi masyarakat berpengasilan rendah," kata Farhan di Bandung, Rabu
(6/4).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah harus lebih berani memberantas
kelangkaan minyak goreng ini dengan signifikan mulai dari ketersediaan
bahan baku hingga pasar. Pasalnya, kelangkaan minyak goreng di tengah
pandemi dipastikan semakin menyulitkan masyarakat kurang mampu.

"Kasus kelangkaan yang dilanjutkan dengan lonjakan harga minyak goreng
belakangan ini, penyelesaiannya jelas bukan dengan cara membagikan BLT," katanya.

Pemerintah, lanjut Farhan, harus mengubah tata kelola bahan baku minyak goreng.

"Masalah minyak goreng harus diselesaikan melalui pembenahan mendasar
terhadap tata kelola dan tata niaga minyak goreng dalam negeri agar
kasus kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi belakangan ini tidak
terulang," katanya.

Bahkan, dengan kelangkaan minyak goreng saat ini keberanian pemerintah memberantas mafia minyak goreng tengah diuji.

"Proses hukum terhadap kartel pemain utamanya. Pemerintah jangan hanya
menduga adanya kartel dalam kelangkaan minyak goreng, tetapi segera
menindak tegas kartel tersebut. Negara tidak boleh kalah dari kartel," tegas Farhan. (N-2)