Mendesak, Pembiayaan Mikro Perumahan bagi MBR Nonformal

PEMBIAYAAN perumahan MBR nonformal sampai hari ini masih tersisih dan tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan MBR. The HUD Institute menilai perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi untuk mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR nonformal.  

Dokumen peta jalan (roadmap) ekosistem pembiayaan perumahan rakyat semestinya mengintegrasikan lembaga pembangunan dengan lembaga pembiayaan perumahan rakyat. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi MBR nonformal.

Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Adrinof A Chaniago menyebut bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses pembiayaan perumahan bagi MBR nonformal, penting segera dilakukan langkah nyata. Perlu ide-ide dan gabungan gagasan lama dan baru, yang realistis.

“Tentunya dengan tetap mencari kesamaan pandangan antarpemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia usaha, dan sumber lainnya sehingga tercipta kewirausahaan sosial untuk membangun pembiayaan bagi MBR nonformal yang berkelanjutan,” ujar Adrinof dalam Fokus Group Discussion HUD Institute, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (31/3).

Dalam kesempatan sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan sebanyak 59,95% masyarakat bekerja pada sektor nonformal. Sebanyak 74% di antaranya belum memiliki rumah.

Secara lebih rinci, dari 26% yang sudah memiliki rumah, 87% di antaranya memerlukan perbaikan rumah. Adapun dari 74% yang belum memiliki rumah itu, sebanyak 41% ingin membangun rumah sendiri.

“Karena itulah pembiayaan mikro perumahan bagi MBR nonformal merupakan tantangan yang serius ke depan. Bagaimana kita bisa membangun lewat skema program yang sudah ada dan terus dikembangkan," ungkap Herry.

Menurutnya, perlu perangkat yang kuat agar sektor nonformal bisa masuk ke formal. Pilihan pembiayaan yang sudah ada harus terus dikembangkan namun jangan sampai bertabrakan satu sama lain.

“Segmentasi harus dirancang secara benar dan terstruktur,” tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Hukum dan Administrasi Nostra Tarigan menyebutkan selama periode 2010-2021 realisasi penyaluran dana FLPP, masih didominasi oleh pekerja formal (827.052 unit). Adapun pekerja nonformal (meliputi petani, nelayan, wiraswata murni, dan pekerja sektor jasa lainnya) baru mencapai 116.527 unit.

BP Tapera sebagai katalis pembiayaan perumahan MBR nonformal, lanjut Nostra, memiliki beberapa program strategis. Di antaranya melakukan akuisisi peserta dan pengelolaan kepesertaan, pengumpulan dan pengembalian tabungan, pemetaan risiko serta menyiapkan produk pembiayaan perumahan bagi MBR non formal.

Menurutnya, BP Tapera akan bekerja sama dengan program dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta serta platform dan komunitas untuk kolaborasi program  dan data yang memungkinkan MBR nonformal lebih mudah dijangkau serta membantu menekan risiko bagi perbankan.  

"Dana Tapera yang ditempatkan di bank/ lembaga penyalur dapat disalurkan kepada MBR nonformal dalam bentuk produk pembiayaan yang telah disesuaikan dengan karakteristik MBR,” pungkasnya. (RO/X-12)