Rabu 16 Maret 2022, 12:18 WIB

Luhut: E-Katalog Belanja Dalam Negeri Alokasikan Rp400 T

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Luhut: E-Katalog Belanja Dalam Negeri Alokasikan Rp400 T

Antara/Wahyu Putro
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam suatu kesempatan.

 

DALAM rangka meningkatkan pembelanjaan dalam negeri, utamanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemerintah akan meluncurkan platform E-Katalog pada 24 Maret mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat Kick-off Meeting Menteri G20 bidang Ekonomi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Selasa (15/3).

Baca juga: Gempa di Sukabumi, Pasokan Listrik Jakarta Tetap Normal

"Kami akan mewajibkan seluruh daerah untuk belanja melalui E-Katalog. Dengan mengalokasikan Rp400 triliun, kita akan memanfaatkan untuk membelanjakan kepada industri-industri kecil di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi. 

E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja daring yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Luhut berkeyakinan dengan adanya E-Katalog bisa mencegah praktik korupsi dalam hal pembelanjaan barang dan jasa.

"Nantinya pengadaan di daerah akan efisien dan akan mencegah korupsi, karena dengan demikian tidak perlu lagi tender,” kata Menko Marves.

Untuk E-Katalog tersebut, Luhut menyebut bukan hanya makanan atau minuman saja yang diperjual-belikan, namun beberapa barang lainnya sampai sepeda motor dan mobil yang tentunya buatan dalam negeri.

“Jadi semua yang bisa dibuat dalam negeri kita paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap. Ini juga show case dalam G20 dalam hal digitalisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa E-Katalog ini sudah disiapkan selama kurang lebih tujuh bulan dan akhirnya mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo guna mengurangi ketergantungan impor pada barang.

"Kami usul ke presiden kenapa E-Katalog ini tidak kita wajibkan kepada government procurement (pengadaan barang dan jasa)? Setelah kajian dan segala macam studi, presiden memerintahkan kita setuju dan lakukan ini,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memberi dukungan dalam bentuk aplikasi E-Katalog itu sendiri, kemudian menyiapkan bandwith atau terkait internet yang memadai untuk pelaksanaan aplikasi tersebut. Serta menyiapkan pusat data nasional di Kominfo yang berkaitan dengan tata kelola E-Katalog tersebut.

“Imi kerja sama kolaborasi lintas Kementerian/ Lembaga untuk memanfaatkan APBN dan terutamanya menggunakan atau membelanjakannya bagi produk-produk dalam negeri," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA

Kadin Nilai Asumsi Dasar dan RAPBN 2023 Jadi Stimulasi Sektor Riil

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 16:43 WIB
Anggaran itu tercatat lebih tinggi dari belanja infrastruktur tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp363,76...
Antara/Dhemas Reviyanto

Erick : Indonesia Berwibawa dan Dipercaya Dunia

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 16:28 WIB
Dalam upacara HUT RI ke-77 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/8) Menteri BUMN Erick Thohir menyebut dengan terpilihnya Presidensi G20,...
dok.PT Timah, tbk

Berpartisipasi Membangun Negara, Ini Catatan Setoran Pajak PT Timah Tbk

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 15:35 WIB
HARGA komoditas timah yang melejit di awal tahun 2022 turut mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan PNBP pada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya