Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merasa bahwa kebijakan kenaikan kuota kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) menjadi 30% untuk crude palm oil (CPO) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan sebaiknya dibatalkan saja.
Pasalnya, kebijakan penetapan DMO 30% dikatakan hanya membuat harga CPO tambah liar di pasar internasional dan memicu bocornya CPO ke luar negeri karena disparitas harga antara ekspor dan domestik makin jauh.
"Yang membuat harga CPO makin mahal bukan hanya soal perang di Ukraina dan Rusia, tapi kebijakan pemerintah sendiri. Itu sangat disayangkan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (13/3).
Bhima menambahkan, saat ini belum diperlukan kebijakan DMO 30% untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Menurutnya, kondisi saat ini bukan disebabkan karena kurangnya pasokan CPO di dalam negeri, melainkan CPO yang ada terbagi antara kebutuhan biodisel dan minyak goreng.
Baca juga: Tahan Harga BBM, Pemerintah perlu Alokasikan Dana Kompensasi
"Jadi masalah pasokan di dalam negeri itu kan rebutan B30 dengan minyak goreng. Akar masalahnya di situ. Kebijakan DMO 30% tidak menyelesaikan masalah," tegas Bhima.
Dia menekankan bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait aturan DMO 20% yang sudah berjalan.
Menurut Bhima, aturan ini juga nantinya dikhawatirkan akan berakhir kepada pelarangan ekspor total CPO karena kepatuhan DMO yang rendah.
"Kalau begini kan yang kena adalah perusahaan-perusahaan yang patuh aturan juga," tuturnya.
Bhima merasa bahwa memang idealnya pemerintah menindak tegas perusahaan CPO yang tidak patuh aturan DMO.
Namun, sampai saat ini menurutnya tidak terdengar berapa persen kepatuhan perusahaan terhadap DMO, nama-nama perusahaan yang tidak patuh siapa saja, lalu apa sudah dicabut izin ekspornya.
"Yang terjadi sekarang ini justru Mendag tiba-tiba keluar dengan kebijakan yang menambah kisruh pasar sawit," pungkas Bhima. (Des/OL-09)
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
RENCANA penguatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Rusia di sektor minyak kelapa sawit (CPO), pupuk, dan daging dinilai menjanjikan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Kejagung menyita uang ganti rugi dari lima korporasi di bawah naungan Wilmar Group sebesar Rp11,8 triliun. Uang itu bisakah ditempatkan dalam deposito yang keuntungannya untuk negara?
Menkopolhukam Budi Gunawan mengatakan keberhasilan penyitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar kasus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) oleh Kejagung memperkuat pemerintahan yang bersih
Sekjen CPOPC yang baru Izzana Salleh merupakan sosok yang memiliki pengalaman pada sektor kebijakan publik, kepemimpinan korporat, hingga advokasi nirlaba global.
Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) secara resmi mengumumkan transisi kepemimpinan eksekutifnya.
Adhiya juga menyiapkan buzzer untuk merespons setiap postingannya di media sosial.
Edukasi tentang betapa pentingnya peran kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari manusia terus disampaikan oleh para pemangku kepentingan.
Forwatan dan Gapki menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu sebagai wujud kepedulian dan berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan.
Asian Agri dan Apical mempertegas komitmen berkelanjutan kedua perusahaan, yaitu AsianAgri2030 dan Apical2030 yang diluncurkan pada 2022 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved