Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merasa bahwa kebijakan kenaikan kuota kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) menjadi 30% untuk crude palm oil (CPO) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan sebaiknya dibatalkan saja.
Pasalnya, kebijakan penetapan DMO 30% dikatakan hanya membuat harga CPO tambah liar di pasar internasional dan memicu bocornya CPO ke luar negeri karena disparitas harga antara ekspor dan domestik makin jauh.
"Yang membuat harga CPO makin mahal bukan hanya soal perang di Ukraina dan Rusia, tapi kebijakan pemerintah sendiri. Itu sangat disayangkan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (13/3).
Bhima menambahkan, saat ini belum diperlukan kebijakan DMO 30% untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Menurutnya, kondisi saat ini bukan disebabkan karena kurangnya pasokan CPO di dalam negeri, melainkan CPO yang ada terbagi antara kebutuhan biodisel dan minyak goreng.
Baca juga: Tahan Harga BBM, Pemerintah perlu Alokasikan Dana Kompensasi
"Jadi masalah pasokan di dalam negeri itu kan rebutan B30 dengan minyak goreng. Akar masalahnya di situ. Kebijakan DMO 30% tidak menyelesaikan masalah," tegas Bhima.
Dia menekankan bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait aturan DMO 20% yang sudah berjalan.
Menurut Bhima, aturan ini juga nantinya dikhawatirkan akan berakhir kepada pelarangan ekspor total CPO karena kepatuhan DMO yang rendah.
"Kalau begini kan yang kena adalah perusahaan-perusahaan yang patuh aturan juga," tuturnya.
Bhima merasa bahwa memang idealnya pemerintah menindak tegas perusahaan CPO yang tidak patuh aturan DMO.
Namun, sampai saat ini menurutnya tidak terdengar berapa persen kepatuhan perusahaan terhadap DMO, nama-nama perusahaan yang tidak patuh siapa saja, lalu apa sudah dicabut izin ekspornya.
"Yang terjadi sekarang ini justru Mendag tiba-tiba keluar dengan kebijakan yang menambah kisruh pasar sawit," pungkas Bhima. (Des/OL-09)
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan produksi dan stok crude palm oil (CPO) nasional dalam kondisi aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak goreng selama Ramadan.
Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, mencatat laba bersih unaudited sebesar Rp6,19 triliun sepanjang tahun buku 2025.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Samasindo optimistis mampu meningkatkan penjualan crude palm oil (CPO) pada 2026, seiring tren pertumbuhan konsumsi domestik yang terus menguat.
Holding Perkebunan PTPN III melalui subholding PTPN IV PalmCo memastikan kesiapan pasokan minyak goreng nasional guna menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan jelang Lebaran.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Minyak sawit sering dianggap berbahaya. Simak fakta ilmiah tentang komposisi lemak, risiko kanker, obesitas, dan kesehatan jantung yang jarang diketahui publik.
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0% meliputi minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Samasindo menargetkan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi hingga 80% pada 2025, meski perusahaan baru memulai operasi komersial pada awal September.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved