Harga LPG Melambung, The Jokowi Center Dorong Kementerian ESDM Keluarkan Aturan Konversi Kompor Listrik

DIREKTUR Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus mendorong Kementerian ESDM mempercepat penggunaan kompor liquefied petroleum gas atau LPG ke kompor induksi.

Kebijakan itu dinilai perlu untuk memuluskan rencana pemerintah agar bisa meningkatkan konsumsi listrik, sekaligus menurunkan penggunaan gas rumah tangga.

"Impor dan beban subsidi LPG terus meningkat setiap tahun. Secara bertahap subsidi itu harus segera dikurangi dan dialihkan ke pemakaian energi berbasis domestik, yaitu kompor induksi/listrik," ujar Neta lewat keterangan tertulis.

Neta mengingatkan Presiden Joko Widodo pada 16 November 2021 meminta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah efektifitas konversi dari kompor LPG ke kompor induksi. Langkah ini sebagai upaya menekan penggunaan energi berbasis impor menuju optimalisasi energi dosmetik dari pasokan listrik yang berlimpah.

"Ironisnya sampai saat ini program konversi kompor LPG ke induksi belum ada aksi nyata, masih sebatas wacana di Kementerian ESDM. Keadaan tersebut mengindikasikan Kementerian ESDM tidak serius merespons arahan Presiden Jokowi,' tandasnya.

Perang Rusia-Ukraina mendorong harga komoditas LPG. Ini dinilai menjadi momentum untuk mendorong penggunaan kompor listrik di masyarakat. Menurut Neta, hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yang serius mendorong energi baru terbarukan.

Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas yang dibawa Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 salah satu terkait transisi energi yang berkelanjutan.

"Transisi energi yang berkelanjutan, menuju energi ramah lingkungan, tentunya akan menghemat belanja negara dari impor BBM dan LPG. 
Memasak dengan kompor LPG lebih mahal dibandingkan dengan kompor listrik," tandasnya.

Senada, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah dapat memilih kebijakan konversi kompor listrik untuk mengurangi dampak fiskal, sehingga bisa menekan beban fiskal akibat impor LPG.

"Untuk melakukan konversi kompor listrik perlu diperjelas dengan aturan pemerintah. Pasalnya, apabila konversi hanya dilakukan dengan kerelaan maka diprediksi program tersebut sulit diimplementasikan," jelas Agus. 

Agus menambahkan beleid setingkat Peraturan Presiden mempermudah implementasi dan koordinasi mengingat pelaksana aturan konversi tidak hanya satu sektor saja. (Ant/OL-8)