KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan bersamaan dengan Presidensi G20 tahun ini Indonesia sedang mempercepat 10 tahun untuk menjangkau konektivitas di desa dan kelurahan yang belum memiliki sinyal 4G. Dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada sinyal 4G.
"Rencana awalnya ini akan diselesaikan di tahun 2032. Tetapi kita akan percepat 10 tahun. Tahun ini atau tahun depan target akan selesai. Jadi isu ini relevan dengan apa dilakukan Indonesia dalam rangka menjangkau daerah terutama di daerah 3T untuk bisa terkoneksi dengan sinyal 4G," kata Co-Chair Digital Economy Working Group G20 Dedy Permadi, Rabu (26/1).
Indonesia akan bekerja sama untuk skema penyediaan konektivitas di dengan tiga agenda utama. target pertama ialah pemerataan sinyal 4G untuk untuk desa dan kelurahan. Hal ini termasuk penyediaan akses internet di 150 ribu titik fasilitas layanan publik di Indonesia. Penyediaan konektivitas juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan palapa ring pembangunan palapa ring terintegrasi untuk mengoptimalkan utilisasi palapa ring
"Agenda ini butuh kolaborasi. Penyediaan titik kita kerja sama untuk meluncurkan Satelit Satria 1 bekerja sama dengan negara lain anggota G20. Untuk menyediakan akses 4G kami menggunakan skema pembagian tugas. Di wilayah 3T dikerjakan oleh Bhakti Kominfo, dan area komersial dikerjakan operator seluler," kata Dedy.
Target kedua, working group ini ingin supaya ada standar pengukuran kecakapan dan literasi digital yang disepakati oleh seluruh negara G20. Indonesia memegang ide dan kepemimpinannya sehingga diharapkan antar negara G20 bisa saling belajar terkait dengan literasi, kecakapan digital, dan saling transfer pengetahuan.
Literasi digital ini tidak menutup kemungkinan akan membahas perkembangan teknologi terbaru seperti NFT dan Metaverse. Ini terkait kecakapan digital yang tidak terlepas dari perkembangan terbaru teknologi digital yang hadir.
"Basic dari Metaverse, penggabungan dari teknologi artificial intelligence, augmented reality dan virtual reality. Dibungkusnya perkembangan baru dalam perkembangan dunia digital," kata Dedy.
Baca juga: Indonesia Pimpin Pembahasan Isu Digital di G20
Target ketiga, bagaimana forum bisa mengusung tata kelola lintas data, yang diakui Dedy sangat kompleks. Tahun 2025 diproyeksikan ada 453 miliar gigabyte yang beredar di ruang digital. Sehingga perlu ada tata kelolanya.
"Sehingga perlu ada kesepakatan dengan negara lain terkait penggunaan data, penggunaan data pribadi, dan antisipasi serangan siber," kata Dedy.
Indonesia secara konsisten mendorong untuk tata kelola data bisa memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu transparansi, kemudian lawfulness, fairness, reciprocity.
"Itu empat dasar prinsip yang didorong Indonesia di dalam tata kelola data lintas negara. Kalau berhasil disepakati artinya negara-negara anggota G20 memiliki kesamaan pemahaman terkait tata kelola data, bahwa harus ada prinsip lawfulness yang dalam tata kelola data, harus menghormati dan merujuk regulasi yang ada baik di level nasional maupun regional," tuturnya.
"Jadi setiap negara diharapkan menghormati regulasi dan tata kelola data negara lain dan juga bisa saling bekerja sama untuk mengatur arus data yang sangat besar," pungkas Dedy. (A-2)
