Kamis 13 Januari 2022, 21:50 WIB

Pegawai BUMN Bermain Politik Layak Disanksi

Widhoroso | Ekonomi
Pegawai BUMN Bermain Politik Layak Disanksi

ANTARA
Pertamina

 

SERIKAT Pekerja Pertamina harus  dikembalikan ke fungsi sesungguhnya yaitu sebagai wadah penghubung komunikasi antara para pekerja dengan pihak manajemen. Termasuk menjadi penghubung komunikasi terkait dengan kesejahteraan para pekerja yang sifatnya memang belum terpenuhi.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Al Bara. Hal ini dikatakannya terkait rencana mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beberapa waktu lalu.

Sebelumnya pada 10 Desember 2021, FSPPB mengirimkan surat kepada Menteri BUMN bernomor 110/FSPPPB/XII/2021-ON3 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawaty. Surat tersebut ditanda tangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekjen FSPPB Sutrisno. Namun kini, konflik tersebut bisa terselesaikan.

"Fungsi serikat pekerja itu untuk menjadi corong para pekerja dalam memperjuangkan kesejahteraan yang belum terpenuhi. Nah, kalau sampai menuntut pencopotan direktur utama, jelas ini keluar dari fungsi sesungguhnya," ujar Al Bara dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/1).

Lebih jauh, Al Bara berpendapat bahwa tuntutan Serikat Pekerja Pertamina yang mendesak pencopotan direktur utama PT. Pertamina (Persero) sarat akan unsur politis. Pertamina tegasknya, merupakan perusahaan negara dan  sudah seharusnya pekerja atau karyawannya independen dan tidak bermain politik. "Jadi kalau ada oknum yang menggunakan serikat pekerja untuk kepentingan politik, saya kira layak ditindak," katanya.

Ia menambahkan, pekerja di perusahaan pelat merah milik pemerintah memang diperbolehkan untuk berserikat, karena diatur dalam UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, regulasi tersebut juga tegas melarang para pekerja BUMN melakukan politik praktis.

"Serikat pekerja yang fungsinya sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan karyawan memang tidak bisa dibubarkan karena amanah UU BUMN. Tapi UU tadi juga mengatur tegas bahwa tidak memperbolehkan bermain politik," ujarnya.

Sayangnya, menurut Al Bara, masih saja ada elite-elite di serikat pekerja yang menyimpang dan memanfaatkan organisasinya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Umumnya mereka menggunakan serikat pekerja sebagai kendaraan untuk menggerakan para pekerja dengan tujuan politik terselubung.

"Seharusnya oknum-oknum yang berpolitik tidak boleh ada di dalam perusahaan BUMN. Apalagi ini di Pertamina, yang tugasnya menyangkut banyak kepentingan masyarakat. Kalau digunakan untuk kepentingan politik tentunya berpotensi merugikan masyarakat juga," tegasnya. (RO/OL-15)

 

Baca Juga

AntaraMakna Zaezar

Menhub: Industri Penerbangan akan Pulih Maksimal 2023

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 17 Mei 2022, 23:53 WIB
Optimisme tersebut sedianya bertentangan dengan prediksi International Civil Aviation Organization yang menyebut sektor aviasi Indonesia...
Dok. API

IIGCE 2022 Akan Dorong Pemanfaatan Panas Bumi Sebagai Alternatif Energi Terbarukan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 23:25 WIB
Salah satu energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan di Indonesia ialah panas bumi, baik sebagai base load sustainable yang bisa berproduksi...
Dok. kemenkominfo

Bahas Rancangan Paket Bali, Menkominfo Harapkan Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi Global

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 22:58 WIB
Johnny berharap pembahasan Rancangan Deklarasi Menteri Digital atau Paket Bali menjadi salah satu tonggak dan hasil nyata dalam pemulihan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya